Hary Tanoe Tetap Akan Berpolitik, Meski Diduga Korupsi
Terpaan kasus dugaan korupsi menyangkut PT Bhakti Investama yang sedang disidik KPK, ternyata tak menyurutkan niat Hary Tanoesudibyo berpolitik sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Apalagi, Nasdem tetap meyakini Hary dan perusahaannya bersih.
Hary sendiri menduga jika kasus ini muncul akibat keaktifannya dirinya dalam dunia politik. "Kejadian ini semakin membuat saya mengkristalkan keyakinan saya harus terjun di politik. Bagaimana membuat perubahan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu penting sekali," kata Hary, seperti dinyatakan dalam rilis Nasdem yang diterima di Jakarta, Jumat (15/6).
Hary justru mengritik kencangnya pemberitaan media soal kasus perusahaannya tersebut. Ia meminta kasus tersebut tidak dikaitkan dengan pembahasan publik soal biaya pencalegan partainya yang baru-baru ini diumumka dengan kisaran Rp5 miliar-Rp10 miliar per orang.
Hary menjelaskan bahwa dana tersebut disiapkan agar para kader tidak mengusung politik transaksional, yang membuka celah korupsi. Ia juga menegaskan bahwa setiap caleg pun tak diwajibkan untuk mengembalikan dana itu ke partai begitu terpilih sebagai anggota DPR.
"Jadi kalau ada caleg yang potensial, yang saya yakini bahwa secara baik di dalam kampanyenya bisa menjadi anggota legislatif. Itu, kita dukung aktivitasnya. Jadi aktivitas kampanye dengan atribut, kegiatan sosialnya, dan lain sebagainya, itu kita dukung," kata Hary.
Seperti diketahui, sebagai CEO PT Bhakti Investama, Hary diperiksa KPK hari ini atas penangkapan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Sidoarjo, Jawa Timur, Tommy Hendratno, dengan seorang pengusaha bernama James Gunardjo.
KPK menangkap keduanya karena menduga ada penerimaan uang oleh Tommy dari James yang berkaitan dengan pengurusan pajak PT Bhakti Investama.
Meski begitu, Nasdem tetap meyakini Hary dan perusahaannya tidak terkait dengan penangkapan pegawai pajak Tomi Hendratmo.