Pemilu pertama di Indonesia tidak ada yang menjelek-jelekkan lawan  politik.

Satu pekan menjelang kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI 2012,  semua kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berlomba-lomba menarik simpati warga Jakarta. Di jalan-jalan sudah  bertaburan beraneka spanduk, bendera, selebaran, poster, papan reklame  serta beragam atribut iklan yang mengkampanyekan kandidat pasangan  calon.
 
Untuk itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta dan  Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengibau seluruh  pasangan calon bermain fair play, menghindari black campaign dan melakukan tindakan yang mendukung terselenggaranya pemilukada secara  jujur, adil, demokrasi dan damai.
 
Ketua KIPP Jakarta, Wahyu Dinata mengatakan masa kampanye pilkada DKI  Jakarta dimulai 24 Juni-7 Juli 2012. Meski tinggal 7 hari  lagi masa kampanye, tim sukses enam kandidat ini semakin menggila  menarik hati warga Jakarta.
 
"Sayangnya, di antara sekian banyak atribut kampanye yang semakin marak muncul selebaran-selebaran, sms massal, broadcast message dan  kerja tim siluman pasangan calon yang menebar kampanye hitam, ," kata Wahyu dalam acara Diskusi dengan  tema Black Campaign Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 di Bakoel Koffie,  Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/6).
 
Menurutnya, permasalahan mengenai black campaign ini berpotensi  melanggar 116 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah. Pasal 116 ayat (1) UU 32/2004 mengatur tentang  ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan kampanye di luar  jadwal.
 
Ketua Perludem Lia Wulandari mengatakan banyaknya kampanye hitam  yang menyerang warga Jakarta, maka Perludem dan KIPP Jakarta  menyatakan setiap pihak agar bertindak secara fair play/adil,  menghindari black campaign, dan melakukan tindakan yang mendukung  terselenggaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012  secara jujur, adil, demokratis, dan damai, bukan hal yang sebaliknya.
 
"Panwaslu harus berkoordinasi intensif dengan pihak kepolisian untuk  memastikan tidak terjadinya black campaign yang berpotensi menggangu  kondusifitas masyarakat menjelang Pemilukada DKI. Serta bertindak tegas  terhadap pelaku black campaign," cetusnya.
 
Pakar sosiolog Thamrin F Tamagola menegaskan seluruh proses pemilukada  hanya bisa menjamin proses yang fair dan transparan. Tetapi tidak bisa  menjamin menghasilkan presiden, gubernur, walikota, bupati bahkan  anggota DPR yang baik.
 
Thamrin t menyayangkan kampanye hitam dalam pemilu, baik  pemilu presiden maupun kepala daerah. Padahal dulu, saat dilakukannya  pemilu pertama kali di Indonesia, tidak ada yang menjelek-jelekkan lawan  politik, suku dan agama. Semua berjalan dengan adil dan bersih.
 
"Saya kira menggunakan cara kampanye hitam sudah tidak efektif lagi. Malahan akan ditertawakan publik," imbuhnya.