Penambahan dana dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga, Kemendagri harus mendatang ulang jumlah penduduk. 

Kementerian Dalam Negeri membutuhkan anggaran Rp1 triliun untuk menyelesaikan program e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, dana tersebut masih termasuk dalam anggaran Rp5,8 triliun untuk program E-KTP. "Ini masih tetap Rp5,8 triliun kurang Rp1 triliun, itu yang kita minta multi years, jadi tak ada penambahan. Hingga kini yang baru cair sekitar Rp4,8 triliun," kata Gamawan di ruang  Komisi II, Rabu malam (27/6).
  
Menurutnya, penambahan dana dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga, Kemendagri harus mendatang ulang jumlah penduduk. 

Penambahan tersebut antara lain disebabkan adanya penduduk yang belum berusia 17 tahun, namun sudah menikah. Selain itu, juga dikarenakan adanya pemekaran kecamatan pada tahun ini dan tahun depan, sehingga menambah biaya operasional.
  
"Ya karena pemekaran kecamatan sangat dinamis dan ada keperluan dana tambahan di luar ini karena akan tambahan orang ber-KTP," kata dia lagi.
  
Gamawan menambahkan bahwa permintaan anggaran tersebut sudah disampaikan kepada Komisi II. Direncanakan dana yang diminta dapat masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013.