Dapat memengaruhi tahapan pencoblosan atau bahkan menggagalkan pemilukada.

Ancaman boikot lima pasangan calon Gubernur DKI Jakarta apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, tidak segera memperbaiki  kisruh Datar Pemilih Tetap (DPT) sejatinya dapat memengaruhi tahapan pencoblosan, atau bahkan dapat menggagalkan jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
 
"Ya Pilkada tidak mungkin bisa berjalan apabila hanya ada satu calon,"  ujar Gun Gun Heryanto, salah seorang Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif  Hidayatullah, saat dihubungi, Jumat (8/6).
 
Seperti diketahui, lima pasangan calon Gubernur DKI Jakarta: Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Alex Noerdin-Nono  Sampono, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Faisal Basri-Biem  Benyamin dan Hendardji Soepandji, meminta KPU DKI untuk segera memperbaiki kisruh DPT yang dinilai masih jauh dari sempurna.
 
Bahkan, dua tim sukses dari HNW-DJR serta Jokowi-Ahok, telah melakukan  penyisiran internal terhadap DPT yang telah ditetapkan KPU DKI 2 Juni lalu, dan menemukan masih terdapat DPT ganda didalamnya.
 
Gun Gun menyatakan, apabila para lima kandidat ini konsisten akan memboikot Pilkada, karena benar-benar memiliki bukti yang sah, maka bukan hanya memperjuangkan keadilan namun juga dapat memberikan pendidikan  politik kepada masyarakat.
 
 "Ada satu pendidikan politik di sini, dimana masyarakat bukan hanya  belajar pada saat penyelenggaraan pemilu yang sukses akan tetapi pada  saat gagal juga," kata Gun Gun yang juga seorang analis pilkada.
 
 Bagi publik, lanjut dia, ini merupakan polemik yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan pengetahuan mereka.
 
 "Maka apabila memang komitmen untuk memboikot, mereka juga harus  membuktikan dengan data otentiknya, jangan jadi konflik elit saja,"  ungkap Gun Gun.
 
Namun demikian, selama Gun Gun meneliti jalannya Pilkada di beberapa daerah di Indonesia, dirinya belum pernah menemukan gagalnya Pilkada  akibat kisruh DPT, meski DPT selalu menjadi salah satu permasalahan yang tidak pernah absen dari ajang demokrasi ini.
 
 "Secara umum semua Pilkada yang DPTnya ditolak tetap melaju. Itu dia  karena kontestasi elektoral kita yang tidak sehat," katanya.
 
Dijelaskan Gun Gun, meski KPU telah menetapkan DPT dan para pihak yang merasa dirugikan menolak akan hal tersebut, pada akhirnya tahapan akan tetap berlanjut.
 
 "Oleh karena itu para challenger ini harus benar-benar berani, karena  Jakarta menjadi prototype daerah lain dan di Jakarta margin voters juga  besar. Mereka harus bisa melakukan semacam pressure kepada KPU untuk  bertanggungjawab," tuturnya.