.png)
Saan Mustopa Bantah SBY dan Anas Pecah Kongsi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie (kedua kiri), Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng (kiri), Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kedua kanan) dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (kanan) bersiap memberikan pengarahan dan pembekalan kepada para pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat di pendopo kediaman pribadi Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/3) malam. Dalam pengarahannya, selain untuk konsolidasi internal partai, SBY mengangkat soal rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/nz/12. (sumber: Antarafoto)
Partai Demokrat membantah keras kabar adanya pecah kongsi antara Ketua Umum Anas Urbaingrum dan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sampai hari ini hubungan ketua umum dan ketua dewan pembina lain tidak masalah, tetap solid. Dalam partai kami ada media yang mana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pembina bisa memutuskan persoalan bersama-sama," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa, di Jakarta, Selasa (19/6).
Wacana keretakan antara SBY dan Anas Urbaningrum muncul ketika Anas tidak ikut menghadiri acara pertemuan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) pekan lalu.
Dalam acara itu, SBY menyampaikan pidato yang mengatakan kader bermasalah hukum sebaiknya mundur. Nama Anas sendiri kini sedang dikaitkan dengan kasus Hambalang yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski yang bersangkutan belum sampai pada status tersangka.
Lebih jauh, Saan mengatakan Pidato SBY itu tidak membidik kader manapun, namun pesan universal pada segenap kader partai pemenang Pemilu ini."Apa yang disampaikan Pak SBY ditujukan pada seluruh kader bukan orang per orang agar kader menjauhi hal-hal koruptif," tutur dia
Sementara itu, Gede Pasek Suardika, Ketua DPP bidang Pemuda dan Olahraga Demokrat, mengatakan kalau soal bersih-bersih partai sudah dilakukan partainya sejak dahulu.
"Ini kan pengarahan dan itu memberikan arahan nanti mereka itu (yang bermasalah hukum) akan terseleksi alam," kata Ketua Komisi III DPR RI itu, seraya menambahkan pernyataan SBY soal kader bermasalah hukum tak ditujukan pada orang tertentu.
