SBY menganggap peristiwa aksi kekerasan di Papua masih skala kecil dengan korban yang tidak banyak jika dibandingkan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi di Timur Tengah.

Bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat peristiwa kekerasan yang ditandai dengan penembakan dan pembunuhan di Papua akhir-akhir ini?

”Aksi itu sendiri boleh dikatakan dalam skala yang kecil, dengan korban yanglimited,” kata sang Kepala Negara, dalam pembukaan Rapat Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini.

Padahal, seperti diberitakan, sejak awal 2012 lalu kasus kekerasan di Papua mengakibatkan sedikitnya 16 orang tewas, baik dari kalangan sipil maupun aparat keamanan.

SBY menganggap peristiwa tersebut kecil dengan korban yang tidak banyak jika dibandingkan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi di Timur Tengah seperti di Libia dan Suriah yang mengakibatkan ribuan nyawa meninggal dunia akibat konflik dalam negeri negara tersebut.

“Amat jauh misalnya kalau dibandingkan dengan aksi kekerasan di Timur Tengah, kita saksikan hampir setiap hari terjadi serangan dan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa besar,” ungkap SBY. 

“Sungguh pun demikian, satu orang pun korban jiwa tidak bisa dibiarkan. Harus dilakukan dan diberikan sanksi siapa yang melakukan,” imbuh Kepala Negara.

Untuk itu, SBY meminta kepada aparat keamanan, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, untuk tidak melakukan pembiaran terhadap peristiwa kekerasan di tanah Papua. SBY menilai aparat kerap melakukan tindakan yang berlebihan dalam menangani kasus kekerasan di Papua.

“Aparat keamanan TNI Polri di daerah itu dinilai berlebihan. Merespon dari tindakan yang dilakukan oleh elemen terntetu oleh TNI misalnya kasus pembunuhan warga dan TNI yang bertugas di daerah itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, pekan lalu sekelompok aparat TNI melakukan penyerangan terhadap warga di Wamena, Papua, setelah ada seorang aparat TNI tewas dibunuh warga dan seorang lagi terluka parah.

Kepala Negara juga memerintahkan kepada para aparat keamanan untuk mengelola keamanan di Papua dengan sungguh-sungguh agar situasi kembali tertib.

”Saya ingin agar situasi sosial di papua itu benar-benar bisa diatasi dan dipulihkan. Hukum dan keamanan mesti ditegakkan meski menegakkan hukum di wilayah itu untuk melindungi masyarakat,” tutur SBY.

Menurutnya, penanganan permasalahan di Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah merujuk kepada hukum dan ketentuan yang berlaku. Dirinya mengingatkan kepada para aparat yang berada di lapangan untuk bertugas tidak melebihi kepatutannya dalam menjaga keamanan.

”Tugas yang dilakukan di lapangan tidak mudah, kompleks, tapi terjadi juga tindakan yang tidak tepat dan menyimpang dari TNI dan Polri maka sanksi perlu juga diberikan,” ujarnya.

Namun, bagi kaum separatis bersenjata yang melakukan pelanggaran hukum dan kekerasan dan mengakibatkan korban jiwa juga tidak bisa dibiarkan. ”Itu tidak termasuk freedom of speech. Itu melanggar hukum,” tegas SBY.

Dalam melakukan keamanan, aparat juga harus mengedepankan akuntabilitas dengan menjelaskan secara gambling kepada masyarakat tindakan yang diambil untuk menjaga keamanan. Informasi yang benar diperlukan agar masyarakat baik lokal maupun internasional mengetahui keadaan yang sebenarnya.

SBY pun mengirim Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan pejabat terkait lainnya melakukan kunjungan ke Papua. Salah satu alasannya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di Papua.

”Pahami masalah-masalah yang disebabkan, apakah ada aspek politik yang mengalir ke sosial dan kemanan di wilayah itu. Mengapa, kalau kita ketahui masalahnya kita akan punya solusi secara tepat,” tutur SBY.