Bila Anas bersalah, seharusnya SBY terbuka membicarakan bersama.

Keputusan Ketua Dewan Pembina Partai  Demokrat (PD) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu jajaran pengurus  daerah (DPD) PD dikritik karena tidak menggunakan  cara-cara demokratis dalam menengahi konflik partai.

Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, langkah SBY secara struktural dan organisatoris adalah tidak benar karena ada  jenjang kepengurusan di partai.

Terkecuali seorang ketua  umum berhalangan tetap, menurutnya, tidak ada alasan bagi SBY melakukan pertemuan terkait partai tanpa kehadiran pejabat struktural  partai khususnya Ketua Umum Anas Urbaningrum.

"SBY itu patron, dia seharusnya ada di atas faksi-faksi.  Kalau ada yang salah, ya bicarakan saja terbuka. Ini demokrasi, semuanya  dibicarakan terbuka. Ini bukan eranya otoriter," kata Siti Zuhro di  Jakarta, Kamis (14/6).

Dia mengatakan sekecil apapun itu, yang pasti Anas sebagai ketua  umum sudah memberikan darma bakti ke partai. Bila Anas bersalah, seharusnya SBY terbuka membicarakan bersama.

Sementara  cara SBY bertemu jajaran DPD dan forum pendiri partai justru terkesan  berniat tidak melibatkan jajaran pengurus yang sah.

"Ujungnya hendak memberi kesan ke publik, bahwa ada pengurangan  fungsi dan peran ketua umum. Jadi sudah ada peminggiran yang sangat  disengaja. Kalau demokrasi itu biasanya komunikasi dua arah. Kalau  mampet seperti ini, ya namanya era otoriter," tegas Siti.

Lebih lanjut, dia menilai SBY terlalu berlebihan karena langsung  turun tangan dengan tujuan memberikan 'penalti' kepada Anas. Seharusnya,  sekuat apapun tekanan dari forum deklarator untuk mencopot Anas, peran  sentral SBY sebagai dewan pembina diutamakan.

"SBY harus ingat bahwa yang dia lakukan ini akan menjadi  pembelajaran dan preseden di masa selanjutnya. Kalau dinilai tak fair,  nanti akhirnya akan terlihat bahwa Anas dizalimi," tukas Siti.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu  para Ketua DPD I tingkat Provinsi PD di Cikeas, Bogor, Selasa ( 12/6)  malam. Pertemuan itu tak dihadiri jajaran DPP PD, termasuk Anas Urbaningrum. Tadi malam, SBY melanjutkan pertemuan dengan Forum  Komunikasi Pendiri dan Deklarator PD (FKPD-PD) tanpa  kehadiran struktur resmi partai.

Siti Zuhro menilai SBY kebingungan mengambil langkah karena desakan pencopotan Anas dari anggota Forum  Deklarator yang notabene bukanlah forum resmi partai.