Lemahnya kemampuan memunculkan pemimpin nasional yang berkarakter kuat. 

Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy mengemukakan rendahnya elektabilitas partai Islam adalah pernyataan yang menyesatkan (misleading). Yang terjadi bukan masalah Islam atau tidak Islam, tetapi masalah partai menengah.

Menurutnya, ada empat hal yang menjadi penyebab rendahnya suara partai menengah. Pertama, karena relatif lemah dalam kemampuan memunculkan pemimpin nasional yang berkarakter kuat. 

Partai-partai menengah, termasuk PPP, Romahurmuziy menegaskan, belum memiliki figur yang memiliki jam terbang politik yang memadai dibandingkan dengan partai-partai papan atas.

Partai-partai papan atas, dipimpin oleh politisi berjam terbang lebih dari tiga pemilu. Sementara itu, 59 persen masyarakat yang berpendidikan rendah (tidak lulus SD, lulus SD, dan SMP), umumnya menilai partai dari karakter figur pemimpinnya. 

Oleh karena itu, partai-partai papan atas diuntungkan oleh kuatnya karakter dan tingginya jam terbang pemimpinnya. "Jadi, lambatnya regenerasi kepemimpinan dalam parpol, alih-alih menjadi persoalan, ternyata justru menjadi faktor yang menguntungkan dalam hal elektabilitas," kata Romy di Jakarta, hari ini.

Masalah kedua adalah posisi minoritasnya di parlemen. Partai-partai  menengah tidak kunjung bersatu dan kurang mampu tampil menjadi penggerak manuver politik di tingkat nasional.

Ketiga, demokrasi subtansial dibajak oleh demokrasi prosedural yang  didominasi kosmetika pencitraan yang berbiaya tinggi. Akibatnya, partai  menengah yang relatif terbatas aksesnya kepada sumber-sumber keuangan,  secara faktual frekuensi penampilannya di media jauh lebih rendah  dibandingkan partai papan atas.

Keempat, karena diberikannya ruang yang dominan di media massa atas  tampilnya pemikir, pengamat, dan akademisi yang berorientasi politik  sekuler. Sedikit banyak, lontaran-lontaran pemikirannya membentuk opini  publik khususnya di kalangan menengah ke atas, yang umumnya kelas menengah itu juga pada gilirannya berperan sebagai local opinion maker.

"Namun demikian, terlepas dari motif dan momentumnya, masukan dari  berbagai survei, tetap kita jadikan sebagai masukan untuk perbaikan kinerja ke  depan," tutur Ketua Komisi IV DPR ini.