Berharap supaya fraksi partai lainnya juga turut mengikuti langkah yang dilakukan Partai Demokrat. 

Sikap Partai Demokrat terkait pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertolak belakang. Dewan Pimpinan  Pusat (DPP) Partai Demokrat mengatakan fraksi mereka memperjuangkan pengesahan anggaran gedung KPK, berbeda dengan sikap Komisi III DPR RI yang menolak pembangunan gedung baru KPK.
 
"Jika DPP sifatnya harus memperjuangkan APBN untuk pembangunan gedung baru KPK. Fraksi Partai Demokrat harus pertama yang mengawal dan berjuang terus sampai DPR RI mengesahkan anggaran," kata Ketua DPP Demokrat bidang Komunikasi, Andi Nurpati, ketika mendampingi Ketum Demokrat Anas Urbaningrum menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, hari ini.
 
Oleh karena itu, Andi berharap supaya fraksi partai lainnya juga turut mengikuti langkah yang dilakukan Partai Demokrat.
 
Seperti diketahui, Komisi III DPR RI disinyalir tetap tidak akan menyetujui pembangunan gedung baru untuk KPK. Sebab, sembilan fraksi di Komisi Hukum tersebut sepakat meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencarikan gedung milik pemerintah yang kosong untuk KPK.
 
"Sembilan fraksi mengusulkan untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan  dan Dirjen Kekayaan Negara untuk memanfaatkan gedung yang masih bisa dimanfaatkkan," kata Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, beberapa waktu lalu.
 
KPK diketahui berjuang sejak tahun 2008 untuk mendapatkan anggaran pembangunan gedung baru. Mengingat, gedung yang sekarang dianggap tidak ideal menampung jumlah pekerja yang ada. Ditambah lagi, KPK akan menambah personel untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi.

Namun, hingga kuarter kedua tahun 2012, permintaan anggaran tersebut tidak juga dikabulkan oleh Komisi III DPR RI dengan alasan efisiensi anggaran. Beberapa anggota DPR masih menganggap KPK adalah lembaga ad-hoc  (sementara).
 
Kejadian ini membuat berbagai kalangan masyarakat tengah menggalang dukungan dana untuk mendukung pembangunan gedung baru bagi KPK. Senin (25/6) lalu, seorang perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL), Junaedi Sitorus mendatangi kantor KPK, Jakarta untuk menyerahkan uang  sebesar Rp 1 juta untuk menyumbang pembangunan gedung KPK.
 
Sejak pekan lalu, di halaman gedung KPK, Jakarta dibuka posko pengumpulan dana sumbangan untuk pembangunan gedung baru KPK yang dijaga oleh  rekan-rekan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).