Pasangan Jokowi-Basuki selalu unggul dan terpaut jauh perolehannya dibanding dengan kandidat lain.

Pengamat politik Charta Politik, Yunarto Wijaya memprediksi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta akan berjalan dua putaran. Putaran kedua, ujarnya, akan dihiasi oleh calon incumbent, Fauzi Bowo (Foke).

"Kemungkinan paling tinggi yang akan masuk ke putaran kedua, kita harus akui, suka atau tidak suka, calon incumbent masih memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas tinggi," kata Yunarto saat ditemui dalam  rilis survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), Hotel Mulia, Jumat (6/7).

Meski demikian, Yunarto mengatakan bahwa kemungkinan suara incumbent masih dapat turun. "Angka incumbent mentok, bahkan bisa turun, kecuali suara bodong Daftar Pemilih Tetap (DPT) berpengaruh kepada suatu calon."

Sementara untuk pendamping pasangan nomor satu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, diprediksi akan diisi oleh tiga pasangan calon yang diusung partai, di antaranya Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Alex Noerdin-Nono Sampono, dan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini.

"Tiga pasangan calon tersebut masih memiliki peluang mendampingi Foke di putaran kedua. Mereka memiliki mesin politik bernama partai yang  tinggal dihidupkan," tambahnya.

Lebih lanjut, Yunarto mengatakan masih kecil kemungkinan bagi calon independen untuk dapat masuk kepada putaran kedua Pemilukada.

"Namun demikian, independen masih bisa berharap kepada Faisal, karena suaranya untuk sejauh ini terkadang masih ada di peringkat keempat,"  tuturnya.

Hal berbeda disampaikan pengamat politik Da Vina Politika, Wahyudi Sudiyono memprediksi bahwa kandidat pasangan dengan nomor urut 3 yakni Joko Widodo dan Basuki T. Purnama lah yang memiliki peluang besar untuk maju putaran kedua dibanding kandidat lainnya.

"Hasil sementara polling online yang kami adakan di Davinanews.com pasangan Jokowi-Basuki selalu unggul dan terpaut jauh perolehannya dibanding dengan kandidat lain," kata Wahyudi saat dihubungi Davinanews.com usai sholat jumat (6/7)

Meski demikian, Wahyudi mengatakan bahwa kemungkinan akan diadakannya mobilisasi besar-besaran oleh salah satu kandidat dengan memanfaatkan kisruh DPT yang belum terselesaikan ini mesti diantisipasi guna menghindari penggelembungan suara yang besar kemungkinan dilakukan oleh calon kandidat yang hanya menginginkan dan menghalalkan segala acara supaya menang tanpa memperhatikan asas demokrasi yang jujur, adil dan terbuka tersebut," tuturnya.