Kasus korupsi pengadaan Al-quran di Kementerian Agama

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyatakan aksi pengumpulan sumbangan untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya tidak diperlukan.  

“Sikap sukarelawan memang patut diapresiasi. Namun terkait pembangunan gedung KPK, seharusnya tidak perlu dengan sumbangan-sumbangan secara independen,” kata Edhie, yang akrab disapa Ibas, dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (1/7).

Dia melanjutkan, pihaknya mendorong agar kontroversi pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa diselesaikan dengan mekanisme yang benar.

“Tentunya, apapun program kerja KPK termasuk kebutuhan akan gedung baru, sesungguhnya merupakan wilayah kewenangan KPK dan DPR untuk membahas itu. Oleh karenanya, sebaiknya kita dorong agar bisa diselesaikan dalam mekanisme pembahasan yang  tepat sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Ibas.

Ditambahkannya, terlepas dari polemik pembangunan gedung baru KPK, lembaga ini harus terus berupaya memaksimalkan kinerjanya untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi tanpa pandang bulu.

“Mengenai kasus-kasus  hukum yang menurut KPK akhir-akhir ini terus meningkat  biarlah diserahkan sepenuhnya ke lembaga ini. Sudah kewenangan sekaligus tugas pokok dan fungsi KPK untuk terus menegakan hukum sekaligus juga menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang marak terjadi,” tambahnya.

Lelaki yang duduk di Komisi I DPR itu juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja KPK, yang akhir-akhir ini banyak mengungkap kasus-kasus korupsi di tanah air, seperti  kasus korupsi pengadaan Al-quran di Kementerian Agama.  

“Kita apresiasi atas prestasi-prestasinya dan berharap agar KPK terus konsisten dan menjaga profesionalitasnya, dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut hingga tuntas. Kita terus dorong agar KPK terus memberikan shock therapy  agar Indonesia menjadi negara bebas korupsi,” katanya.