.png)
Isu Kader Golkar yang Tersangkut Hukum Mudah Digoyang
Konsolidasi Internal
Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie (2 kanan) didampingi Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin (3 kanan) menyalami kader partai berlambang pohon beringin sesaat memasuki ruang Rakornis Pemenangan Pemilu Gokar Sumatera II, di Palembang, Jumat (22/6). Golkar optimistis mampu menjadi pemenang pemilu maupun pemilihan kepala daerah berdasarkan survei internal dan eksternal partai (sumber: Antara)
Kondisi Partai Golkar yang sejumlah kadernya kini disangkutkan dengan kasus korupsi, dinilai bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas di partai Golkar.
Terlebih setelah deklarasi pencalonan presiden tunggal, Aburizal Bakrie.
"Mudah isu ini digoyang dan bisa dipakai orang yang merasa tidak puas, misalnya pada kongres pencalonan presiden," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, usai acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (7/7).
Karena itu, yang diperlukan Golkar saat ini adalah konsolidasi internal di partai tersebut.
Sementara untuk persepsi partai korup dari publik, Yunarto menilai tak hanya Golkar yang dilekatkan masyarakat untuk kasus korupsi.
Publik disebutnya memang mengaitkan semua partai politik dengan budaya korup.
"Kalau persepsi politik ini, semua partai bersinggungan dengan korupsi, jadi yang penting adalah bagaimana mereka merespon," kata Yunarto.
Beberapa minggu ini, partai Golkar bertubi-tubi didera kasus korupsi.
Wakil Bendahara bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Zulkarnaen Djabar menjadi tersangka kasus pengadaan Al Quran.
Tak hanya Djabar, Bupati Buol kini pun jadi tersangka. Sementara Gubernur Riau, Rusli Zainal, kini dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau.
Selain itu, Bendahara Golkar Setya Novanto dan Wakil Ketua Umum, Agung Laksono juga dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus PON Riau.
Golkar sendiri dinilai Yunarto masih punya beban lain, yakni tetap dikaitkan dengan rezim Orde Baru yang dianggap negatif oleh masyarakat.
Partai berlogo pohon beringin itu berdiri pada masa Orde pimpinan Soeharto tersebut.
