Ada calon dengan otoritasnya bisa menjanjikan sekolah gratis, padahal sekolah merupakan anggaran rakyat dari APBD.

Menjelang akhir masa kampanye, Panitia  Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta dinilai kurang menanggapi secara aktif tindakan-tindakan tak etis para calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. 

Pengamat politik, Yunarto Wijaya dari Charta Politika menilai, tindakan etis yang dimaksud adalah janji-janji kampanye beraroma transaksional hingga penyalahgunaan kekuasaan, antara lain, janji sekolah gratis. 

Hal tersebut kata dia tidak etis sebab pendidikan gratis harus dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan calon yang menjanjikan gratis seolah-olah menjadikan anggaran daerah sebagai obyek untuk mengumbar janji-janji pilkada.
 
"Betul tidak bisa dikatakan politik transaksional secara langsung, tapi etika politik ini luar biasa menjanjikan dengan anggaran yang berasal dari rakyat," kata Yunarto wijaya dalam diskusi soal pilkada DKI  di kawasan Cikini, Jakarta, hari ini.
 
Sejumlah kandidat pasangan gubernur dan calonnya mengumbar sekolah  gratis, antara lain pasangan Hidayat Nurwahid dan Didik J.Rachbini serta pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono. Sementara pasangan petahana Fauzi Bowo dan Nachrawi Romli menjanjikan adanya seragam sekolah gratis.
 
"Ketika ada calon dengan otoritasnya bisa menjanjikan adanya sekolah gratis yang lima tahun tidak dijalankan dengan gunakan anggaran untuk mengajak pemilih, ini luar biasa," lanjutnya.
 
Hal kurang etis lain yang dilakukan incumbent antara lain pembagian buku oleh Fauzi Bowo yang mengatasnamakan keberhasilan pemerintah provinsi. 

Namun nama yang ditunjukkan dalam acara pembagian buku adalah gambar wajah pasangan calon Fauzi Bowo dan Nachrawi Romli, bukan dengan wakil gubernur Prijanto.  
 
"Sejak kapan Nara (Nachrawi Romli) menjadi bagian pemerintah provinsi, itu hal (pelanggaran) yang terbuka dan kalau dibuka itu pelanggaran bisa  menjadi pendidikan publik," kata dia.
 
Sementara Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan menyampaikan calon incumbent  melakukan kampanye di saat masa cuti. Pada acara pertemuan guru di Balai Kartini beberapa waktu lalu, Fauzi Bowo justru hadir dan menyisipkan pesan pilkada 11 Juli mendatang.
 
"Ada kandidat yang harusnya cuti kampanye, malah hadir dalam forum elemen guru. Padahal guru birokrasi tidak boleh memihak," kata Abdullah Dahlan dalam kesempatan yang sama.