Hingga saat ini anggaran untuk Hambalang sendiri dibintangi oleh Kementerian Keuangan. 

Komisi X DPR RI menyatakan sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi  terhadap proses pengurusan sertifikat tanah Hambalang.
 
"Dari sisi hukumnya kami sudah minta audit investigatif BPK, ada penyelewengan apa tidak," kata Ketua Komisi X DPR, Agus Hermanto, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
 
Menurut Agus, hingga saat ini anggaran untuk Hambalang sendiri dibintangi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, sempat ada penyesuaian anggaran antara Hambalang yang dibagi sebagian untuk keperluan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).
 
Agus memastikan Panja melalui rapat-rapat yang akan dilakukan akan mencari tahu sejauh mana tanda bintang layak dicabut dan proyek pembangunan komplek olahraga itu diteruskan.
  
"Kami akan melihat masalah amblas dan ada masalah anggaran yang masih dibintangi, apa ini (anggaran) harus diblokir atau dilepas," tutur dia.

Sembari menunggu hasil audit tersebut, Panja Hambalang di komisi juga akan meminta keterangan mengenai kondisi tanah Hambalang dan sistem  pembayaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan kelayakan lokasi  dari para ahli teknik.