Gubernur Riau memang pernah datang ke Dewan dan dalam rapat Komisi X meminta tambahan anggaran. 
 
Anggota Komisi X dari fraksi Golkar Zulfadhli membantah proyek penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau yang kini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan proyek bagi-bagi kue di partai Golkar.

"Oh enggak (bagi-bagi kue), kalau ada bagi-bagi dengan sayalah," kata Zulfadhli, sambil berkelakar, ketika dikonfirmasi wartawan, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini. 

Zulfadhli malah mengaku heran jika pimpinan dan rekan sefraksinya dipanggil KPK terkait kasus tersebut. Sebab, lanjut dia, pembahasan soal anggaran PON dilakukan secara terbuka di komisi X.  
 
"Saya enggak mengerti kok sampai bisa membawa nama pak Setya Novanto sebagai ketua fraksi, kami bahas ini secara terbuka di komisi X dan ini dirapatkan oleh semua fraksi," ungkap dia.

Diakui Zulfadhli, Gubernur Riau memang pernah datang ke Dewan dan dalam rapat Komisi X meminta tambahan anggaran. Dewan kemudian menyetujui pengajuan bantuan anggaran itu senilai Rp 150 miliar. 

Namun, kata Zulfadhli, penganggaran dari DPR itu juga diajukan secara resmi dari Komisi X. Ditegaskannya, fraksi Golkar tak mengawal kasus ini untuk mendapatkan jatah proyek.
 
Sebelumnya, KPK memanggil Ketua fraksi Golkar Setya Novanto dan anggota fraksinya Kahar Muzakir terkait kasus korupsi dana PON. 

Selain itu KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono terkait kasus yang sama. Namun, Agung belum memenuhi panggilan tersebut.
 
Terkait soal Agung Laksono, Zulfadhli juga menolak berkomentar. Politikus Golkar itu mengatakan dia hanya mengetahui pelaksanaan dan anggaran PON dari Senayan.