Seharusnya pejabat negara memberikan contoh yang baik kepada rakyat

Indonesia Corruption Watch (ICW) yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat menjaga independensinya dari lobi-lobi politik yang melibatkan partai-partai besar. 

Partai besar seperti partai Demokrat, Golkar, dan Partai Demokrasi , ini sedang berhadapan dengan berbagai kasus di KPK, dan kasus-kasus tersebut bisa saja dimanfaatkan untuk saling menyerang.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan, terkait lobi-lobi yang bisa dilakukan partai politik kepada lembaga penegak hukum, Emerson yakin KPK tidak akan bisa "ditawar".

"Menurut kami enggak sampai ke arah sana, karena itu terlalu berisiko kalau KPK berani melakukan itu," ujarnya.

Dia menambahkan para pejabat teras yang terkait kasus, seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat. 

Paling mudah, adalah jika para pejabat yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta taat memenuhi panggilan KPK dan kooperatif dengan lembaga antikorupsi tersebut.

"Dipanggil lagi saja (pejabat yang tidak hadir) kalau tidak datang juga, dipanggil paksa saja," kata dia.
 
Hal tersebut disampaikan Emerson menyusul ketidakhadiran Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat (menkokesra) Agung Laksono, untuk memenuhi panggilan KPK dalam kasus Pekan Olahraga Nasional (PON). 
 
"Seharusnya pejabat negara memberikan contoh yang baik kepada rakyat," kata dia lagi.

Dalam kasus anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, sejumlah pejabat teras Golkar sudah dipanggil KPK.  

Antara lain, Ketua fraksi dan Bendahara partai, Setya Novanto, anggota  fraksi Kahar Muzakir dan Wakil Ketua Umum, Agung Laksono.