Terutama saat pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada Rabu (11/7).

Direktur Eksekutif Human Resources Center (HRC), Fakhrurrozi mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta perlu mendapatkan pengawasan ketat dari seluruh elemen terkait. 

Ini penting dilakukan agar tidak terbuka celah kemungkinan terjadinya kecurangan.

"DKI Jakarta ini barometer untuk semua daerah, perlu pengawasan yang ketat, asas penyelenggaraan pemilu perlu ditegakkan dan harus ada kepastian hukum," katanya.

Menurutnya, pengawasan secara ketat terutama harus dilakukan pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan Rabu (11/7).

Terpisah, di sela-sela kegiatan peluncuran Posko Pengawasan Pemilu Terpadu (Awaslupadu), Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad mengatakan, pihaknya bersama 300 orang relawan, organisasi kemasyarakatan, dan anggota Awaslupadu akan melakukan pemantauan langsung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta.

Menurutnya, upaya itu dilakukan dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang aman, jujur, adil, dan demokratis.

"Posko Awaslupadu merupakan salah satu implementasi dari tujuan Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas, karena terdapat pelibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan, termasuk pengawasan pemilu," ujarnya.

Sebelumnya, dalam diskusi publik yang digelar HRC di Jakarta, Rabu (4/7), pengamat politik UI, Andrinof Chaniago, mengatakan, kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilu, termasuk Pilkada DKI Jakarta, perlu terus ditingkatkan.

Seluruh pihak terkait harus dapat berperan serta bersama memberikan sumbangsih bagi peningkatan kualitas demokrasi di Tanah Air. Salah satunya, memberikan pemahaman utuh kepada pemilih untuk apa mereka memilih dalam pemilu.

"Penting sekali menyadarkan pemilih untuk apa mereka memilih. Jadi, pendidikan politik menjadi kebutuhan khusus bagi masyarakat saat ini, sehingga publik memilih bukan karena adanya iming-iming," katanya.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri, Komjen Pol Imam Sudjarwo, yang menjadi pembicara kunci dalam diskusi itu mengatakan seluruh pihak terkait harus memiliki kesamaan persepsi dalam mewujudkan Pilkada DKI Jakarta yang aman, jujur, adil, dan demokratis.

Dikatakannya, penegakan dan kepastian hukum harus dapat dijalankan bersama-sama, termasuk dukungan pengamanan dari pihak kepolisian.