Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sendiri selalu mewanti-wanti agar kader mereka taat pada proses hukum.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta agar Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum bersikap kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pusat olah raga Hambalang.

"Saya minta Anas kooperatif," kata Ruhut, ketika dikonfimasi terkait pemanggilan kedua Anas oleh KPK yang akan dilangsungkan Rabu (4/7) besok, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Menurut Ruhut, Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sendiri selalu mewanti-wanti agar kader mereka taat pada proses hukum. "Saya yakin dia (Anas) akan koperatif," tegas dia.    

Untuk diketahui, KPK sudah mengumumkan akan kembali memanggil Anas Urbaningrum untuk memberikan keterangan lanjutan terkait penyelidikan kasus Hambalang. Anas dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kedua, Rabu (4/7) besok.

Anas pertama kali dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus Hambalang pada Rabu  (27/6) lalu. Dalam pemeriksaan perdana tersebut, Anas dicecar penyelidik KPK soal pengurusan sertifikat tanah Bukit Hambalang.

Atas pertanyaan penyelidik tersebut, Anas menjawab dia sama sekali tidak pernah memerintahkan Ignatius Mulyono, kader Demokrat lainnya, untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang.

Selain itu, Anas juga diklarifikasi soal pengetahuannya terkait proyek yang menelan biaya pembangunan hingga Rp1,17 triliun. Anas, bersikukuh bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut.
 
Hal lainnya yang ditanyakan penyelidik KPK kepada Anas adalah  seputar struktur organisasi Partai Demokrat, Fraksi Demokrat di DPR. Penyelidik KPK menanyakan secara mendetail terkait mekanisme kerja dan tata laksana kerja Fraksi terbesar di DPR tersebut.

Nama Anas disebut ikut ambil bagian dalam korupsi Hambalang. Anas, oleh M Nazaruddin dituduh telah mengurus pembebasan tanah Hambalang. Tak hanya itu, Anas juga dikatakan menerima uang dari rekanan proyek Hambalang, yaitu PT Adhi Karya senilai Rp100 miliar. Uang itu digunakan untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 lalu.