.png)
Waspadai Tujuh Masalah Dalam Pilkada DKI
 |
| Ilsutrasi. Seorang warga melintas di depan baliho sosialisasi enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 di kawasan Jagakarsa, Jakarta. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf) |
Koordinator Kajian KIPP Girindra Sandino di Jakarta, Senin, mengatakan tujuh masalah yang perlu diwaspadai itu adalah, pertama, pelanggaran atas pemenuhan hak politik rakyat untuk memilih karena adanya persoalan administratif yang berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Kedua, kata Girindra, waspadai adanya bujukan atau janji tidak realistik yang pada dasarnya dapat menipu rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu.
Ketiga, lanjut dia, ada upaya untuk terus melakukan politisasi berbagai isu yang berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilu.
"Pelaksanaan pilkada ini juga berpotensi terjadi serangan fajar dalam berbagai bentuk mulai politik uang, sembako, sampai janji akan memberikan imbalan dengan bukti telah memilih pasangan calon tertentu," kata Girindra, menyebut masalah keempat.
Masalah kelima yang harus diwaspadai adalah kemungkinan timbul tekanan psikologis baik dari kelompok kontestan tertentu, unsur birokrasi di lingkungan atau komunitas tertentu untuk menentukan pilihan politik yang diarahkan.
"Masalah lainnya, adalah ketidakberesan administratif di jajaran penyelenggara saat pemungutan suara, penghitungan dan penetapan hasil," katanya.
"Terakhir, upaya-upaya untuk terus membangun opini bahwa pilkada yang dilakukan diwarnai kecurangan guna memudahkan mobilisasi protes masif dan sebagai prakondisi bagi langkah hukum menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi," tuturnya menjelaskan masalah ketujuh yang harus diwaspadai.
Untuk mengatasi tujuh masalah tersebut, tambah dia, perlu ada peningkatan efektivitas pengawasan oleh jajaran panwaslu, operasi yang lebih luas dari organisasi pemantau, kerja keras Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu) termasuk Polri, pengawasan oleh tim pendukung kontestan dan koordinasi jajaran KPU, dan pengawasan oleh media massa.
Sumber
