.png)
Boleh Berkumis, Silahkan Berkotak-kotak, Asal Tetap Demokratis.
Foto: Gregorious Aris Buntarman
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua punya daya tarik tersendiri bagi saya pribadi. Kalau ditanya, tepatnya apa yang menarik dari Pilkada Ibu Kota yang sedang memasuki tahap final ini, saya sendiri tidak bisa memberi sebuah jawaban yang pasti.
Sempat saya berpikir, tahap akhir Pilkada DKI ini menarik hati karena di sana “bertarung” dua kubu yang berlawanan. Bak melihat sebuah film action buatan Hollywood, saya menggolongkan kubu yang satu sebagai “jagoan” dan kubu yang lainnya sebagai “penjahat.” Bukankah setiap narasi menjadi hidup karena diisi oleh kontras antara kebajikan dan kebatilan, antara yang lemah dan yang kuat, antara keadilan dan kesewenang-wenangan? Dan layaknya film-film bergaya Hollywood, kisah ini “mestinya ditutup dengan sebuah happy ending” berkat kemenangan yang benar atas yang salah, yang lemah atas yang kuat dan yang bijak atas yang batil.
Saya pikir, cara saya memahami Pilkada DKI sebagai sebuah skesta hitam putih yang kaya akan kontras ini dapat menjawab pertanyaan tentang daya tarik pesta demokrasi warga Ibu Kota dalam memilih pemimpinnya kali ini. Ternyata tidak. Cara melihat hitam-putih semacam tadi terasa dangkal dan kekanak-kanakan. Meminjam istilah Iwan Fals, dunia hitam-putih hanya ada di dalam komik. Dalam kenyataan hidup, setiap pihak selalu berwarna abu-abu…tergantung mana yang lebih dominan: hitamnya atau putihnya.
Saat ini, saya cenderung melihat bahwa Pilkada DKI kali menarik bukan semata-mata karena faktor profile para calon yang maju ke babak kedua. Daya tarik tersebut terutama adalah warga DKI Jakarta itu sendiri yang dengan penuh rasa percaya diri berani memilih pemimpin idaman yang mereka kehendaki.
Dari putaran pertama tampak bahwa warga Jakarta tidak begitu ambil pusing tentang latar belakang politik calon pemimpin mereka. Dua orang calon yang lolos ke putaran kedua didukung oleh partai-partai politik yang bermasalah: dua partai besar pernah dan sedang ditimpa kasus korupsi; satu partai lainnya dipimpin oleh mantan petinggi militer yang pernah terlibat kasus pelanggaran berat HAM. Toh latar belakang partai-partai politik itu seolah diabaikan. Warga Jakarta tampaknya lebih terfokus pada kriteria lainnya.
Salah satu kriteria yang dimaksud adalah kompetensi.Warga Jakarta menginginkan seorang gubernur yang tahu membuat kota Jakarta menjadi lebih teratur, lebih aman, lebih mudah dalam memberikan pelayanan-pelayanan bagi warganya. Oleh karena itu, diperlukan sosok yang tahu betul seluk-beluk “hutan rimba” birokrasi pemerintahan kota. Maka tidak heran kalau dua calon yang lolos ke putaran kedua berlatar belakang “birokrat” perkotaan: yang satu walikota Solo, yang lainnya gubernur DKI Jakarta itu sendiri. Calon-calon lainnya yang berlatar belakang militer, politik maupun akademisi pada bertumbangan.
Tetapi, bukankah ada satu calon yang juga seorang gubernur, tetapi tidak lolos ke putaran kedua? Dan mengapa dalam putaran pertama yang memperoleh suara terbanyak justru seorang wali kota dan bukan salah satu dari dua orang gubernur yang ada?
Dalam kasus ini, setidaknya selama putaran pertama, lebih dari 40 persen warga Jakarta menghendaki perubahan. Perubahan itu diyakini datang dari calon yang memiliki rekam jejak yang memperlihatkan keberpihakan calon tersebut pada warga yang dipimpinnya. Keabsahan rekam jejak itu nampak dari pendekatan yang dibuat calon yang bersangkutan selama kampanye. Buat apa menampilkan rekam jejak yang indah-indah kalau selama kampanye justru gagal melakukan pendekatan dan komunikasi yang pro-warga? Warga Jakarta bukan sekedar menginginkan pemimpin yang tahu mengatur kota tetapi juga pemimpin yang berpihak pada kepentingan mereka, tahu berkomunikasi terutama mendengarkan dan menghargai mereka.
Dan yang terakhir, warga Jakarta khususnya dan bangsa Indonesia umumnya sangat terbuka pada kebhinekaan dan menjauhi sikap-sikap fanatik yang mendorong permusuhan dan perpecahan. Perbedaan suku dan agama para calon, paling tidak selama putaran pertama, nyaris lenyap dari konsumsi pemberitaan media dan kampanye para calon yang berkompetisi. Pun menjelang putaran kedua, isu SARA yang sempat menghangat akhirnya mendingin dengan sendirinya.
Dengan demikian, selama putaran pertama, warga DKI Jakarta sudah menunjukkan kedewasaan sikapnya dalam memilih secara langsung calon pemimpin mereka. Latar belakang politik, suku dan agama dapat dikatakan menjadi urutan kesekian. Yang terpenting bagi warga adalah kepemimpinan yang dapat dipercaya dan berpihak pada mereka. Dan kepercayaan itu tidak dapat dibeli: tidak dengan uang maupun dengan janji-janji, tetapi dengan bukti.
Jika putaran kedua nanti juga berlangsung secara aman, tertib dan adil, maka siapa pun yang menjadi gubernur dengan predikat Jakarta 1, kedaulatan hukum dan demokrasi menjadi pemenangnya.
Penulis: Severus Trianto
Sumber: Kompasiana
