.png)
Jokowi tinjau SDN yang disegel warga di Kembangan Utara
Gebrakan 100 Hari Jokowi Basuki #10
 |
| anak sd. ©wonk3.files.wordpress.com |
"Nanti saya akan cek lagi ke kelurahan dan kecamatan."
[Jokowi]
Keluarga penghibah tanah 1.500 meter persegi yang digunakan sebagai gedung SDN 01 dan 02 Kembangan Utara, Jakarta Barat pada 1974, menyegel sekolah tersebut. Mereka memagari dengan seng dan kawat berduri di sekitar sekolah.
Mereka marah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai tidak menepati janjinya untuk mengangkat anggota keluarga yang bekerja di sana sebagai PNS. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera menyambangi sekolah tersebut.
"Nanti saya akan cek lagi ke kelurahan dan kecamatan," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balai Kota, Jakarta, Kamis (25/10).
Jokowi belum ingin berkomentar banyak perihal kasus itu. Sebab, Jokowi masih mempelajari apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang menjadi protes warga.
"Saya belum mengerti masalahnya. Saya enggak ingin ngomong banyak-banyak," tegasnya.
Sayang, Jokowi tidak menyampaikan secara pasti kapan dia akan berkunjung ke sana.
Seperti diberitakan sebelumnya, keluarga penghibah tanah 1.500 meter persegi yang digunakan sebagai gedung SDN 01 dan 02 Kembangan Utara, menagih janji Pemprov DKI. Jika tidak mereka tidak akan mencabut segel dari sekolah itu.
"Pemerintah ingkar kepada keluarga kami. Tanah dihibahkan dengan syarat seluruh anak dari orang tua kami diangkat sebagai PNS, tetapi nyatanya tidak juga diangkat," kata Abdul Azis saat ditemui di SDN 01 Kembangan, Selasa (23/10).
Abdul mengatakan, saat melakukan penghibahan tanah pada tahun 1974, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan mengangkat tujuh anak Amar bin Jamain, orang tua Abdul Azis sebagai PNS. Namun nyatanya, hingga kini, hanya dua orang kakaknya yang diangkat sebagai PNS golongan 2C.
Dihubungi di tempat terpisah, Lurah Kembangan Utara, Agus berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyelesaikan permasalah tanah tersebut.
"Saya berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan kejelasan, warga saya dan sekolah butuh ketenangan," katanya.
Aksi pemagaran dengan seng dan kawat berduri di SDN 01 dan 02 sudah ke enam kalinya dilakukan Azis. Pertama kali dilakukannya pertengahan 2010.
"Saya sudah bujuk, tetapi Azis tetap kekeuh dengan kegiatannya. Akhirnya kami ambil jalan tengah, seng boleh diletakkan sebagai simbol tetapi kawat duri disingkirkan," jelas Agus.
Akibat perbuatan Azis ini, meski proses belajar mengajar tidak terganggu, aktivitas murid untuk memasuki sekolah menjadi terganggu.
Mereka marah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai tidak menepati janjinya untuk mengangkat anggota keluarga yang bekerja di sana sebagai PNS. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera menyambangi sekolah tersebut.
"Nanti saya akan cek lagi ke kelurahan dan kecamatan," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balai Kota, Jakarta, Kamis (25/10).
Jokowi belum ingin berkomentar banyak perihal kasus itu. Sebab, Jokowi masih mempelajari apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang menjadi protes warga.
"Saya belum mengerti masalahnya. Saya enggak ingin ngomong banyak-banyak," tegasnya.
Sayang, Jokowi tidak menyampaikan secara pasti kapan dia akan berkunjung ke sana.
Seperti diberitakan sebelumnya, keluarga penghibah tanah 1.500 meter persegi yang digunakan sebagai gedung SDN 01 dan 02 Kembangan Utara, menagih janji Pemprov DKI. Jika tidak mereka tidak akan mencabut segel dari sekolah itu.
"Pemerintah ingkar kepada keluarga kami. Tanah dihibahkan dengan syarat seluruh anak dari orang tua kami diangkat sebagai PNS, tetapi nyatanya tidak juga diangkat," kata Abdul Azis saat ditemui di SDN 01 Kembangan, Selasa (23/10).
Abdul mengatakan, saat melakukan penghibahan tanah pada tahun 1974, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan mengangkat tujuh anak Amar bin Jamain, orang tua Abdul Azis sebagai PNS. Namun nyatanya, hingga kini, hanya dua orang kakaknya yang diangkat sebagai PNS golongan 2C.
Dihubungi di tempat terpisah, Lurah Kembangan Utara, Agus berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyelesaikan permasalah tanah tersebut.
"Saya berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan kejelasan, warga saya dan sekolah butuh ketenangan," katanya.
Aksi pemagaran dengan seng dan kawat berduri di SDN 01 dan 02 sudah ke enam kalinya dilakukan Azis. Pertama kali dilakukannya pertengahan 2010.
"Saya sudah bujuk, tetapi Azis tetap kekeuh dengan kegiatannya. Akhirnya kami ambil jalan tengah, seng boleh diletakkan sebagai simbol tetapi kawat duri disingkirkan," jelas Agus.
Akibat perbuatan Azis ini, meski proses belajar mengajar tidak terganggu, aktivitas murid untuk memasuki sekolah menjadi terganggu.
Editor: M. Amin
Sumber :
