Ada aksi-aksi gerakan yang hendak menggoyang legitimasi pemerintah.

Aksi premanisme di Ibukota tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Bukan saja karena kejadian tersebut terjadi secara beruntun, tapi aksi-aksi kekerasan di pusat pemerintahan itu seolah muncul sambut-menyambut dengan sejumlah ledakan konflik komunal di sejumlah wilayah lain di tanah air. 

Kendati berbeda nuansa dengan yang terjadi di Ibukota, sebenarnya peristiwa yang tengah berlangsung di sejumlah daerah itu setali tiga uang. Yakni, mengakibatkan ketegangan situasi, rasa mencekam, dan teror bagi masyarakat. 

Kesemua insiden itu juga bisa dikatakan dipicu oleh ketidakadilan, diskriminasi, dan lemahnya aturan hukum yang berlaku di negara ini. Sebut saja mulai dari peristiwa Mesuji, Bima, hingga yang terakhir adalah bentrok antargeng preman yang terjadi di depan RSPAD, kemarin pagi. 

Lantaran sejumlah kesamaan itu pulalah, tidak mengherankan jika pengamat intelijen Wawan Purwanto kemudian mensinyalir ada keterkaitan antara satu peristiwa dan peristiwa lainnya. 

"Benang merahnya adalah adanya  gerakan tertentu yang ingin membangun instabilitas serta  ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah menjaga keamanan," tuturnya, kepada Beritasatu.com, di Jakarta. 

Jadi memang, menurut Wawan, tampak adanya skenario itu dalam rangkaian peristiwa yang terjadi belakangan di tanah air. "Saya memang melihat ada gejala itu," tandasnya.

Wawan menyebutkan, telah beredar informasi tentang adanya aksi-aksi yang dinafasi oleh gerakan yang hendak menggoyang legitimasi pemerintah. Dan gerakan itu, sambung dia, akan kian menguat dalam beberapa waktu mendatang. 

"Jadi menurut saya, masalah insiden-insiden itu  harus diusut tuntas. Kelak akan ketahuan siapa pemainnya dan siapa  targetnya," tutur Wawan.

Pemerintah, menurut Wawan, bahkan harus memberi perhatian khusus terhadap terjadinya beberapa kekerasan massa akhir-akhir ini. Termasuk, kata dia, bentrokan di depan  RSPAD Jakarta.

Hanya saja, Wawan menolak berspekulasi bahwa rentetan kejadian ini diskenariokan oleh  aparat pemerintah sendiri. Seperti, Tentara Nasional Indonesia, demi disegerakannya pembuatan RUU-RUU terkait keamanan, misalnya, RUU Keamanan Nasional.

"Saya tidak melihat ada mainan  tentara. Hanya upaya menggoyang pemerintahan saja. Bagi saya,  Pemerintah hanya harus memberi perhatian khusus. Sebab kalau tidak  diperhatikan, kerusuhan sejenis itu bukan tidak mungkin dibuat serentak. Dan itu, sambung dia, efeknya lebih bahaya," tuturnya.

Pernyataan senada juga disampaikan seorang sumber di lingkungan pemerintahan. Dia menyebutkan, sejauh ini sejumlah persoalan terkait tindak kekerasan di Indonesia memang masih mengesankan adanya gerakan sporadis. 

Walau begitu, menurut sumber tersebut, semua pihak seyogyanya tidak serta-merta berpikir demikian adanya. Dia juga mengingatkan agar aksi-aksi serupa itu terus mendapatkan pencermatan khusus. 

"Dalam situasi seperti ini, patut diperhatikan peluang adanya peran kelompok oportunis dan kelompok oposisi," tuturnya, seraya menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kelompok oposisi bukanlah berarti langsung menunjuk pada partai yang mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa. 

Dia juga mengingatkan untuk mewaspadai ledakan yang terjadi serentak di wilayah yang memiliki keterkaitan di bidang penanganan pengamanan. Dia mencontohkan, misalnya, kejadian serupa terjadi serentak di Ambon dan Jawa Barat. 

"Misalnya kedua wilayah itu didera persoalan senada di bidang keamanan, maka hal itu akan menyulitkan penanganan karena pengerahan pasukan ke kedua daerah tersebut lazimnya berasal dari satu sumber," tuturnya. 

Merujuk pada analisis dan informasi tersebut, memang hendaknya seluruh elemen di negeri ini menjadi waspada. Karena, bukan tidak mungkin seluruh asumsi itu benar adanya. 

Dan bila demikian adanya, maka lagi-lagi keselamatan dan keamanan warga masyarakat secara luas tengah berada di tepi meja jagal, demi kepentingan sesaat orang atau sekelompok orang tertentu.