Jika pemerintah pesimis mampu menyerap anggaran, maka sebaiknya kenaikan harga BBM tidak dilakukan.

Pemerintah harus mampu menyerap anggaran dengan baik untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Jika pemerintah pesimis mampu menyerap anggaran, maka sebaiknya kenaikan harga BBM tidak dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tetap dapat ditopang oleh daya beli masyarakat.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan pemerintah memang harus membangun infrastruktur dan transportasi publik massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, menurut dia, pemerintah harus terlebih dahulu memperbaiki penyerapan anggaran. Sehingga nantinya perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang turun akibat kenaikan BBM dapat didorong oleh belanja pemerintah. 

¨Saya  tidak setuju terkait kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, sepanjang penyerapan anggaran masih rendah. Percuma saja, jika uangnya yang diambil pemerintah dari masyarakat dengan memangkas subsidi tidak terserap. Uang ditarik dari masyarakat, tetapi tidak masuk sistem,¨ ujar Purbaya, Senin (27/2). 

Purbaya menambahkan, jika pemerintah bisa menyerap anggaran, jika dana pembangunan infrastruktur kurang, maka bisa saja pemerintah menggunakan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang menumpuk di kas pemerintah. Namun, pada kenyataannya, menurut dia, pemerintah masih lambat dalam menyerap anggaran atau dengan kata lain melakukan pembangunan. Hal ini dilihat dari besarnya anggaran  yang saat ini masih mengendap di kas pemerintah yang ada di Bank Indonesia. 

"Saya lihat uang yang ngumpul di BI belum terpakai. Untuk itu pemerintah harus hati-hati dengan kenaikan BBM. Salah juga sebenarnya kalau ada yang bilang lebih baik dari pada subsidi, dananya digunakan untuk bangun infrastruktur, karena kenyataannya kita masih bermasalah dengan penyerapan anggaran," ungkap dia.