"Semua kawan mahasiswa dari 21 provinsi akan datang ke Jakarta, saat itu. Ini merupakan bukti bahwa mahasiswa bisa bersatu menumbangkan rejim SBY-Boediono."

Lantaran merasa tidak ada lagi cara baik-baik untuk memperingatkan pemerintah, gerakan ekstra-parlementer pun disiapkan.

Ribuan mahasiswa rencananya akan tumpah ke jalanan di Ibukota, pada 27 Maret mendatang. Hal tersebut dituturkan Ketua Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) Jati Pramestianto, hari ini, kepada Beritasatu.com.

Jati menuturkan, rencana aksi tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia yang digelar pada 27 Januari lalu. Saat itu, kata dia, hadir hadir perwakilan 128 kampus dari 21 provinsi.

"Semua kawan mahasiswa dari 21 provinsi akan datang ke Jakarta, saat itu. Ini merupakan bukti bahwa mahasiswa bisa bersatu menumbangkan rejim SBY-Boediono," tegas Jati, di Jakarta, tadi malam.

Penyebab aksi mahasiswa, menurut Jati, karena Pemerintahan SBY-Boediono sudah terlalu banyak melanggar Konstitusi, tak menjalankan amanat UUD 1945, dan tidak berpihak kepada nasib rakyat.

Ketidakberpihakan itu, menurut Jati, terlihat dalam berbagai aspek  kehidupan masyarakat seperti kenaikan BBM, kegagalan memberi layanan  pendidikan dan kesehatan, pemberantasan korupsi yang gagal, hingga  pembiaran terhadap dihisapnya sumber daya alam oleh segelintir pihak  asing.

"Dia gagal di semua aspek, itu menjadi dasar kita bersatu, bahwa keduanya (SBY-Boediono) tidak kami tolerir lagi untuk menjabat," katanya.

Pada kesempatan itu, Jati juga mengakui, rencana gerakan itu bisa berakhir  seperti kejadian demo mahasiswa 1998 lalu. Pasalnya, kata Jati, pihaknya  tidak memiliki pilihan lain selain turun ke jalan. 

"Perubahan tidak  bisa lagi terjadi di meja perudingan atau meja diskusi demi memberi imbauan ke Pemerintah untuk berubah. Itu sudah berkali-kali dicoba," tandasnya. 

Jalan diplomasi yang dilakukan mahasiswa telah dilakukan. Di antaranya, seperti yang dilakukan kemarin, yakni memberikan dokumen tuntutan ke DPR agar menekan Pemerintah. 

"Tapi langkah itu juga  gagal. Sebab, DPR sendiri secara tegas menolak menurunkan Pemerintahan. Jadi, kita tidak ada pilihan lagi. Gerakan ekstra-parlementer turun ke jalan pun harus terjadi demi menurunkan pemimpin yang  berkhianat. Tak ada lagi diplomasi, sudah berkali-kali dicoba. Itu artinya tak ada cara lain selain turun ke jalan," pungkasnya.

Lebih hebat
Sementara itu, Politisi Partai Gerindra Permadi menilai, aksi mahasiswa akan semakin meluas  dan semakin nekat. Bahkan, dia memprediksi, akan lebih hebat daripada aksi 1998. 

Permadi melanjutkan, kemurnian gerakan mahasiswa saat ini sudah terlihat karena tuntutannya sama. Yakni, menentang kenaikan harga BBM, menentang neoliberalisme, dan menggugat penangkapan koruptor yang lemah.

"Kebencian rakyat terwakilkan oleh mahasiswa yang saat ini sudah mencapai puncaknya," kata Permadi.

Permadi lalu mengingatkan mahasiswa harus lebih menjaga staminanya dalam  melakukan aksi. Dia berharap mahasiswa melihat contoh gerakan Mesir dan  Tunisia, dimana demonstran mampu bertahan puluhan hari berada di jalanan. 

"Saya menilai kalau mahasiswa, bersama buruh dan rakyat bersatu, SBY-Boediono pasti turun, selambat-lambatnya tahun depan," kata Permadi.

Informasi menyebutkan gerakan buruh memprotes rencana kenaikan BBM akan mulai bergerak secara bergelombang sejak Kamis (15/3) dan puncak selanjutnya  di 21 Maret 2012 mendatang.

Masifnya kekecewaan publik lantaran pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM memang potensial terjadi. Namun spekulasi lain terkait mengerasnya aksi penolakan atas kebijakan pemerintah yang muncul di saat negeri tengah bersiap untuk menggelar pesta demokrasi pada 2014 itu juga penting untuk dicermati.  

Adanya kekhawatiran bahwa aksi massa, yang mayoritas kini digerakkan oleh kalangan mahasiswa, ditunggangi oleh kepentingan politik praktis sebaiknya tidak menjadi barang haram. 

Dan tentunya, baik warga negara dan pemerintah berharap situasi buruk terkait kebijakan baru tersebut tidak terjadi. Lantaran itulah, agaknya, secara formal pada Senin (12/3), jajaran pejabat negara terkait menggelar rapat koordinasi dengan TNI dan Polri di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, yang membahas seputar rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.  

Diketahui, dalam rapat yang digelar tertutup itu turut hadir Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, dan Menko Kesra Agung Laksono. Selain tentunya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Dalam rapat tersebut, Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul, kepada wartawan, keesokan harinya, tidak menampik bahwa dibahas pula tentang langkah antisipasi dampak negatif kebijakan penaikan BBM tersebut. 

"Sesuai protap, Polri tetap berada di depan," tuturnya, saat menanggapi kritikan terkait pelibatan TNI yang mengesankan hadir untuk memerangi warga negara. 

Kendati begitu, Kapuspen TNI tidak menolak adanya informasi intelijen yang menyebutkan adanya peluang aksi penolakan kenaikan BBM itu rawan ditunggangi kepentingan tertentu. 

Kekhawatiran adanya motif lain di balik aksi menolak BBM disampaikan pula oleh
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Lantaran itulah, dia menuding, aksi penjatuhan dan perusakan foto Presiden RI di Gedung DPR didalangi pihak tertentu. 

“Saya menduga ada yang menyuruh mereka (mahasiswa). Proses hukum saja pelaku dan mereka yang diduga sebagai dalangnya,” katanya, tadi malam.

Pasalnya, Ramadhan menilai, aksi brutal serupa itu bukanlah karakteristik mahasiswa yang seharusnya terdidik. Jika dibiarkan, aksi serupa dikuatirkan bisa makin menjadi-jadi. 

Ramadhan juga mengkategorikan aksi perusakan foto Presiden RI itu  dikategorikannya sebagai pelecehan. “Itu aksi yang tak bisa diterima. Tanpa perlu menunggu aduan masyarakat, polisi harus segera bertindak. Aksi perusakan dan pelecehan simbol negara tidak bisa dibiarkan. Itu jangan dicuekin dan diremehkan,” lanjutnya.