"Gamawan saja waktu menjadi gubernur juga menolak (kenaikan BBM). Makanya saya bilang, mbok jangan reaktif."

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mengingatkan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi  terlebih dahulu berhati-hati dan meneliti aturan sebelum mengancam memecat kepala daerah yang ikut dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Megawati, pernyataan ancaman dari Mendagri itu sangat terkesan sebagai sebuah tindakan reaktif semata yang tidak didasarkan penelitian mendalam atas sebuah aturan hukum.

Apalagi Gamawan juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang  dilakukan para kepala daerah sekarang, yaitu menolak rencana kenaikan harga BBM saat masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat pada 2005 lalu.

"Gamawan saja waktu menjadi gubernur juga menolak (kenaikan BBM). Makanya saya bilang, mbok jangan reaktif," tutur Mega saat berkunjung ke redaksi Beritasatu Media Holdings, di Jakarta, hari ini.

Kalau pemerintah tidak bersikap reaktif, menurut Megawati, seharusnya sudah sejak awal para kepala daerah itu dilarang untuk ikut dalam demonstrasi masyarakat menentang kenaikan harga BBM.

"Mestinya sejak awal diterangkan (kalau ikut demonstrasi tidak boleh). Kenapa setelah kejadian, malah reaktif," kata Megawati.

Setidaknya tiga kepala daerah, semuanya kader PDI Perjuangan, ikut memimpin demonstrasi masyarakat menentang kenaikan harga BBM.

Diantaranya adalah Walikota Surabaya, Bambang DH dan Wakil Walikota Solo, FX Rudyatmo.

Megawati sendiri mengaku siap mengadvokasi para kadernya itu apabila Gamawan dan Pemerintah benar-benar memecat mereka.

"Tentu saya akan bela mereka," tegas Megawati.