Rakyat tidak mau ada partai yang berdiri di atas dua kaki.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Ruhut Sitompul menunding PKS menjalankan politik berdiri di atas dua kaki.

Pasalnya, meski masuk dalam koalisi, PKS hingga saat ini tidak mau mendukung koalisi yang semunya sudah bulat mendukung kenaikan harga BBM.
 
"Kalau mengenai kelakuan PKS, dia sudah lupa ini negara demokrasi, rakyat sudah cerdas, rakyat tidak mau ada partai yang berdiri di atas dua kaki," kata Ruhut, di Gedung DPR, hari ini.
 
Menurut dia, sikap PKS ini bukan sekali saja terjadi. Pasalnya, lanjut dia, soal angket mafia pajak dan perombakan kabinet, pun PKS dinilai berulah.

Namun koalisi, kata dia, tidak perlu memberikan sanksi kepada PKS. Tingkah partai tersebut dinilai politikus Demokrat itu ibarat gertak sambal.
 
"Kalau PKS kan maunya ditendang, biar dikasihani dan terlihat seperti  dizalimi. Kalau menurut saya, biarkan saja di dalam koalisi agar kita  ternak atau kita sandera," lanjutnya.
 
Namun jika PKS ingin keluar, menurut anggota Komisi III itu, Partai Demokrat mempersilakan dengan tangan terbuka.
 
Berbeda dengan Ruhut, kemarin, Ketua Departemen Komunikasi Publik Andi Nurpati mengungkapkan, atas ketidakpatuhan PKS itu koalisi bisa memberikan sanksi. Meski Andi tidak menerangkan opsi-opsi sanksi yang  mungkin diberikan.