"Kalau ada yang menyerang, seperti PKS, menurut saya bukan koalisi. Itu adalah oposisi tulen. Lebih bagus di luar koalisi," kata Sutan Bhatoegana.

Sutan Bhatoegana, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) bidang ekonomi, keuangan dan industri, menilai bahwa fraksi yang masuk dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi namun menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tidak layak menjadi bagian dari koalisi.

"Kalau ada yang menyerang, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut saya bukan koalisi. Itu adalah oposisi tulen. Lebih bagus di luar koalisi," kata Sutan saat dihubungi wartawan, Kamis (22/3).

Seperti diketahui, PKS merupakan satu-satunya partai dalam koalisi yang menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM. Partai tersebut, melalui Sekjen Anis Matta, kemarin menyatakan sudah mengirimkan surat kepada Presiden atas ketidaksetujuan terhadap rencana kebijakan energi itu.

"Mungkin Partai Demokrat bikin surat juga kepada Pak Presiden, bagaimana (anggota) koalisi tidak sepaham sama kita, dan itu oposisi tidak boleh di dalam koalisi," kata Sutan lagi.

Lebih jauh, Sutan mengatakan, perbedaan antar partai koalisi memang tidak diharamkan. Namun ketika sikap sudah diputuskan untuk satu hal, misalnya kenaikan harga BBM, maka menurutnya semua partai yang tergabung seharusnya mengamini.

"Berbeda boleh, tapi ketika sudah diputuskan, suka tidak suka, (karena) diputuskan bersama-sama, ya, dijalankan. Kepentingan bangsa dan negara lebih dijaga ketimbang kepentingan sendiri," tutup Sutan.