"Tentu presiden sebagai ketua koalisi dengan kontrak koalisi bisa bekerja dan mengambil keputusan. Tapi tentunya juga keputusan harus diambil bersama dengan peserta koalisi."

Meskipun sudah dikhianati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mendapat tekanan dari banyak jajaran pengurus partai, hingga saat ini Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata belum berani menendang PKS dari koalisi sekertariat gabungan (Setgab).

Partai Demokrat berdalih keputusan untuk menendang PKS dari koalisi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dengan partai peserta koalisi lainnya.

"Tentu presiden sebagai ketua koalisi dengan kontrak koalisi bisa bekerja dan mengambil keputusan. Tapi tentunya juga keputusan harus diambil bersama dengan peserta koalisi," kata Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, usai pertemuan berkala antara jajaran PD di Kantor DPP Partai Demokrat, Kramat, Jakarta, hari ini.

Demokrat, kata Anas, juga ingin tetap berkepala dingin dalam menyikapi pengkhianatan kontrak koalisi yang telah dilakukan oleh PKS.

"Bekerja boleh panas tapi kepala tidak boleh panas," kata Anas.

Meskipun menjadi salah satu partai peserta koalisi, PKS selama ini sering mengambil sikap sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan SBY- Boediono.

PKS sering mengambil keputusan bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan SBY- Boediono.

Puncak pertentangan keputusan yang mereka ambil terjadi saat Pemerintahan SBY- Boediono ingin menaikkan harga BBM per 1 April ini, yang ditolak, terutama oleh Fraksi PKS di DPR, saat sidang paripurna, kemarin.