Pihak Partai Demokrat menyerahkan proses hukum kadernya sepenuhnya pada KPK. 

Partai Demokrat belum mau mengambil sikap soal pemeriksaan Munadi  Herlambang, Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus proyek Hambalang.
 
"Kami serahkan sepenuhnya pada proses hukum yang ada, tentu tidak ada  pihak yang bisa mengintervensi dan mencampuri KPK. Saya yakin KPK akan profesional dan menangani kasus ini dengan baik," kata Ketua DPP Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, melalui pesan elektronik, Jumat (20/4).
 
Kasus Hambalang merupakan kasus pembangunan sekolah dan kompleks olahraga di kawasan Bogor. Kasus ini dikaitkan dengan tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin.

Dalam berbagai kesempatan, Nazaruddin juga menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum turut mendapat aliran dana proyek itu. Nilai kerugian negara akibat proyek Hambalang tersebut ditengarai lebih Rp1 triliun.

"Siapapun kelak yang akan terkait biarlah pengumuman resmi hasil  pemeriksaan KPK yang menjadi dasar bagi kita semua," kata Didi.
 
Internal partai, menurut anggota Komisi III DPR itu, menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Sementara untuk pelanggaran etik, menjadi bagian Komite Pengawas Etik partai.
 
"Untuk dugaan pelanggaran etik ya tentu komisi pengawas sudah bergerak,  namun untuk dugaan tindak pidana sepenuhnya domain KPK," tutupnya.