Partai Demokrat menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dikenakan kepada para kadernya. 

Hal ini termasuk sejumlah kader mereka yang terpantau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki rekening dengan transaksi mencurigakan. Hal tersebut diberitakan oleh sebuah media cetak nasional dua hari silam.

"Sikap Partai Demokrat tentu akan menghormati dan mempersilakan proses hukum dan berharap proses hukum berjalan secara adil," kata Andi Nurpati, Ketua Departemen Komunikasi Publik Partai Demokrat, Kamis (26/4).

"PPATK menyatakan ada banyak transaksi yang mencurigakan, jadi tidak menutup kmungkinan juga terjadi pada siapapun termasuk kader-kader partai diluar Partai Demokrat," lanjutnya.

Partai Demokrat, menurutnya, juga meminta agar semua kader mematuhi proses hukum. Namun partai tersebut meminta agar lembaga-lembaga hukum mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Melalui hasil analisis PPATK yang dikabarkan media cetak dua hari lalu, dua kader Partai Demokrat memiliki rekening dengan transaksi mencurigakan yakni di atas Rp1 triliun. Keduanya, Max Sopacua dan Sonny Waplau. 

Selain mereka, juga terdata anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yasti Soepredjo Mokoagow.