"Kalau cerita itu benar maka itu menunjukkan bahwa Denny itu preman bukan pejabat negara, dan mental preman tidak layak duduk di kabinet SBY." 

Wakil Ketua Komisi III, Nasir Djamil, menilai tingkah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Denny Indrayana, seperti preman kalau memang yang  bersangkutan melakukan penamparan terhadap petugas Lapas kelas II Pekanbaru, Riau.

Lebih jauh perbuatan kekerasan itu tak menutup kemungkinan pemberhentian terhadap bekas staf khusus presiden bidang  hukum itu.

"Kalau cerita itu benar maka itu menunjukkan bahwa Denny itu preman bukan pejabat negara, dan mental preman tidak layak duduk di kabinet SBY," kata Nasir, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hari ini.
 
Perilaku Denny tersebut bertolak belakang dengan citra presiden yang santun. 

Menurutnya, Komisi III belum berencana memanggil Denny,  namun kalau penamparan itu terjadi komisi hukum bisa meminta agar Denny diberhentikan.

Nasir juga berharap MK akan memutuskan bahwa posisi wakil menteri tidak sah sehingga bisa dihilangkan.

Proses gugatan soal wakil menteri kini  tengah bergulir.

"Semoga keputusan MK terkait posisi wakil menteri dikabulkan sehingga  SBY memecat Denny bisa sinkron," kata Nasir.