"Fraksi Partai Golkar (FPG) berkomitmen untuk terus membangun sistem politik yang lebih baik, yang sudah menjadi amanat  konstitusi dengan sistem presidensial. Sistem ini akan lebih efektif jika jumlah partai sederhana." 

Partai Golkar merasa kecewa dengan hasil paripurna Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, karena dari empat isu krusial yang dibahas, hanya satu usulan Golkar yang  disetujui yaitu menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. 

Sisanya, Golkar kalah suara dengan partai lainnya.

"Kecewa namun tidak menyesal. Kami Fraksi Partai Golkar (FPG) berkomitmen untuk terus membangun sistem politik yang lebih baik, yang sudah menjadi amanat  konstitusi dengan sistem presidensial. Sistem ini akan lebih efektif jika jumlah partai sederhana. Optimalisasi dan efisiensi kinerja di parlemen menjadi keinginan utama dari Golkar," kata Wakil Sekjen Partai Golkar, Nurul Arifin, di Jakarta, hari ini.

Dengan tujuan itu maka FPG memilih untuk konsisten dengan pilihannya yaitu, sistem pemilu terbuka; alokasi kursi 3-8 per daerah pemilihan (Dapil); ambang batas masuk parlemen (parliamentary treshoold/PT) 4 persen; serta sisa suara dikonversi menjadi kursi dengan metode penghitungan Devinsor  Webster.

Sebelumnya dalam paripurna, Kamis kemarin, disepakati  penggunaan Metode Kuota Murni sebagai tata cara konversi penghitungan suara dalam RUU Pemilu.

Selain itu, ambang batas pemilu (parliamentary threshold/PT) secara nasional 3,5 persen.

Paripurna  juga menetapkan sistem pemilu adalah proporsioanal terbuka dengan alokasi kursi 3 hingga 10 per daerah pemilihan (Dapil) untuk DPR pusat;  dan 3 hingga 12  untuk DPRD provinsi dan kabupaten.

Nurul menjelaskan metode Webster adalah yang paling banyak digunakan di dunia karena dianggap paling  adil. 

Dengan metode ini, perolehan suara banyak dipresentasikan dalam jumlah kursi yang sesuai.

"Metode Quota adalah model ketidakadilan, karena partai-partai menengah yang hanya dapat kursi dari suara yang  tidak sebanding dengan kursi bilangan pembagi (BPP). Kami ingin  berkontribusi terhadap pembangunan politik dan pendidikan politik  negeri ini," kata anggota Komisi II DPR ini.