"Yang berhak membentuk tim nasional adalah kepengurusan PSSI yang sekarang," kata Menpora.

Sikap pemerintah dalam hal konflik internal dalam tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak berubah. Pemerintah hanya mengakui kepengurusan PSSI yang diakui FIFA. Meski begitu, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng mengaku siap bertemu dengan klub-klub Indonesian Super League (ISL) untuk membantu rekonsiliasi.

"Pemerintah hanya mengakui satu kepengurusan PSSI, yaitu yang diakui FIFA. Dan, selama Djohar Arifin Husin diakui oleh FIFA, kepengurusan ini yang diakui pemerintah. Kecuali jika suatu saat nanti FIFA berubah sikap, maka kami akan menyesuaikan dengan keputusan FIFA. Saya juga siap untuk bertemu dengan klub ISL, tentunya dengan konteks rekonsiliasi," ujar Andi, hari ini.

Terkait konflik internal PSSI, Andi juga mengimbau agar semua pihak yang bertikal untuk terus mengusung semangat rekonsiliasi. Tujuannya, tidak lain tidak bukan untuk terbentuknya tim nasional yang tangguh.

Selama masih terjadi diskriminasi dalam bentuk apa pun dalam pemilihan tim nasional, pemerintah tidak akan memberikan dukungannya. Dengan kondisi seperti ini, PSSI tentunya dituntut untuk segera menyelesaikan seluruh masalahnya, tak hanya masalah dualisme kompetisi.

"Saya sangat mendukung proses rekonsilias agar semua cepat selesai. Tambahan waktu yang diberikan FIFA agar dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Andi melanjutkan.

Menanggapi pertanyaan soal keinginan kubu La Nyalla Mattalitti untuk membentuk tim nasional tandingan, Andi mengatakan sikap pemerintah sudah jelas.

"Bagi pemerintah cuma ada satu PSSI. Selama kepengurusan PSSI sekarang masih diakui FIFA, yang berhak membentuk tim nasional adalah kepengurusan PSSI yang sekarang," katanya menegaskan.