Biaya pemilu di provinsi terlalu mahal dan efeknya sangat banyak.

Untuk efisiensi biaya dan juga keberlangsungan proses pemerintah di daerah, pemerintah mengusulkan agar gubernur dipilih oleh DPRD. Berbeda dengan Bupati dan Walikota yang memang sebaiknya dipilih melalui pemilihan umum langsung karena lebih dekat dengan rakyat.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah mengusulkan dalam revisi UU 32 tentang Pemda untuk gubernur dipilih oleh DPRD. Saat ini, pemerintah menunggu DPR menyusun DIM yang akan direspons dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan intensif di panitia kerja antara DPR dan pemerintah.

”Pemilu kan terlalu mahal di provinsi, bisa ratusan miliar seorang calon keluarkan uang. Ini sangat mahal dan efeknya sangat banyak,” ujarnya Gamawan, menyebutkan alasannya, hari ini.

Biaya yang sangat tinggi untuk pemilihan tingkat provinsi, menurut Gamawan, salah satu efeknya adalah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Kini sudah ada 173 kepala daerah yang sudah dikeluarkan izin pemeriksaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semuanya itu diperiksa atas tuduhan korupsi.

Gamawan mengakui, sulit untuk membuat peraturan membatasi dana kampanye karena bagi bagi gubernur pasti mengeluarkan kendaraan politik yang sudah menggalang dana.

Selain itu, ditambah dengan tim susksesnya, biaya operasional untuk mencapai wilayah satu provinsi yang luas dengan jumlah kabupaten dan kota yang banyak. ”Karena itu kita ingin bagaimana pemilihan gubernur semakin efisien,” kata Gamawan.

Sedangkan untuk pemilihan Bupati atau Walikota masih dimungkinkan secara langsung dipilih oleh rakyat. Hal itu karena kabupaten dan kotamadya lebih bersentuhan dengan rakyat dan biaya pemilunya pun tak begitu besar.