Terbuka peluang untuk perombakan kabinet

Partai Demokrat semakin jengah dengan manuver Partai Keadilan Sejahtera, anggota koalisi pendukung pemerintah yang sering membandel. Setelah dengan terang-terangan menyatakan tidak setuju kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada Rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat, Demokrat tampaknya akan segera menendang PKS dari koalisi.

”Politik yang tidak mengedepankan kesetiaan itu harus diakhiri. Ini berat, strategi yang tidak loyal harus diakhiri,” tegas Syariefuddin Hasan, Sekertaris Sekertariat Gabungan Koalisi Partai Politik pendukung pemerintah, Sabtu malam jelang sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta.

Syarief mengatakan sikap PKS yang tergabung dalam koalisi dan sudag diberi jatah menteri di Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seharusnya tidak mengambil sikap bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan koalisi setgab.

Dari proses politik yang berlangsung di DPR, Jumat malam (30/3), menurut Syarifuddin yang juga anggota Dewan Pembina Demokrat itu, terlihat ketidaksolidan koalisi setgab, terutama dengan sikap inkosistensi sikap PKS.

Menurutnya akan ada sanksi yang diberikan kepada PKS. Namun sanksi itu akan ditentukan dan disiapkan oleh Ketua Setgab yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu konsekuensi adanya perombakan kabinet menurutnya juga merupakan wewenang Yudhoyono.

”Macam-macamlah (sanksinya), bisa berupa PKS-nya tidak boleh begitu lagi. Kalau reshuffle itu domainnya SBY,” ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu.