PKS sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi akan menentukan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam satu-dua hari ke depan. Itu disebabkan sikap bertolak belakang PKS pada rapat paripurna pemutusan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM), beberapa waktu lalu. Rapat akan dipimpin langsung Ketua Setgab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tanpa dihadiri  PKS.

"Nasib PKS ditentukan bersama di Setgab karena ini menyangkut kebersamaan dalam koalisi. Pak SBY bilang, kalau dalam kabinet itu hak prerogatif Presiden. Jadi kapan pun menteri PKS bisa dikeluarkan dari  kabinet. Namun, karena ini koalisi maka perlu pemahaman bersama dengan anggota koalisi lain mengenai keberadaan PKS. Dalam satu-dua hari ke depan, nasib PKS akan ditentukan oleh Setgab," kata Ketua Keminfo Partai  Demokrat (PD) Ruhut Sitompul, hari ini. 

Menurut Ruhut, kader PD sangat gerah dengan sikap PKS. Semua kader bahkan meminta SBY segera mendepak PKS dari koalisi. Namun, SBY taat asas, sehingga akan memutuskan bersama di Setgab tanpa dihadiri PKS.

Tak hanya PD, Ungkap Ruhut, anggota Setgab lain juga sudah gerah dengan langkah politik PKS. Karena itu, dia yakin PKS pasti dikeluarkan dari koalisi. Jika Setgab sudah menyetujui, maka menteri-menteri yang ada dalam kabinet pun dengan sendirinya dikeluarkan.

Selain Ruhut, Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab), Syarif Hasan, juga tak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap sikap PKS dalam penetapan kebijakan kenaikan BBM. Syarif meminta PKS mengakhiri strategi politik yang tidak mengedepankan loyalitas sebagai partai koalisi semacam itu.

"Politik yang tidak mengedepankan kesetiaan itu harus diakhiri. Jadi, strategi politik yang tidak loyal itu harus diakhiri," kata Syarief.

Syarief yang juga anggota Dewan Pembina PD ini menegaskan ada kemungkinan PKS akan dijatuhi sanksi oleh Setgab. Namun, dia tak dapat  memastikan sanksi apa yang akan diberikan kepada PKS.

"Sanksinya macam-macam itu. Bisa PKS-nya tidak boleh begitu lagi. Itu disiapkan oleh Ketua Setgab," ujarnya.

Mengenai kemungkinan PKS akan dikeluarkan dari koalisi, Syarif mengatakan, pada prinsipnya partai berbasis Islam itu diimbau untuk tidak menjalankan strategi politik seperti itu.

"Kalau reshuffle itu domainnya Pak Presiden. Kalau menegur, saya tidak punya kapasitas untuk menegur," tutur Syarief yang juga Menteri Koperasi dan UKM.

Sementara, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai  Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, menilai PKS memainkan politik tidak santun dalam berkoalisi.

Menurutnya, PKS sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

"Akhlak politik PKS buat saya tidak saleh. Menunjukkan perangai tidak  layak. Akan lebih gentle kalau PKS menarik menterinya dari pemerintah,"  kata Ulil.