Bendera PKS tidak lagi berkibar di depan kantor Setgab di Menteng, Jakarta.

Kembali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian Setgab partai  koalisi tidak diundang dalam rapat setgab semalam yang membahas mengenai  RUU Pemilu.
 
"Enggak ada masalah. Kami tidak mau mengomentari diundang atau tidak diundang. Bagi kami, persoalan koalisi selesai dan tidak mau mengomentari soal itu," kata Sekjen PKS dan Wakil Ketua DPR Anis Matta di Gedung  Parlemen, Senayan, hari ini.

Sikap PKS sejak awal hanya menunggu kepastian pernyataan SBY sebagai ketua koalisi atas keberadaannya partai itu. Jika SBY belum menyampaikan, maka PKS masih akan berada dalam koalisi dan tidak diundangnya partai itu dinilai tak mencerminkan apapun.

"Sikap kami sudah clear dari awal, bahwa yang kami anggap resmi, sikap pak SBY," lanjutnya.

Indikasi bahwa PKS sudah tidak dianggap dalam koalisi makin kencang setelah dalam beberapa kali Rapat Setgab, partai itu tidak lagi diundang. Bahkan bendera PKS tidak lagi berkibar di depan kantor Setgab di kawasan Menteng,  Jakarta.

Namun hingga saat ini, SBY sebagai ketua koalisi belum memberikan keputusan resmi mengenai PKS yang dalam beberapa pengambilan keputusan strategis di parlemen mengambil posisi berseberangan dari partai-partai koalisi.