Indonesia tidak kekurangan figur-figur pemimpin bangsa yang cakap.

Sekretaris Departemen Polkuham DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik, mengemukakan, sejumlah figur capres yang sedang digodog partainya hanya untuk mengetahui elektabilitas di masyarakat dan sama sekali tidak mewakili preferensi SBY.

"Perlu dijelaskan bahwa 10 nama dimaksud sebenarnya adalah hasil survei untuk mengetahui figur-figur pemimpin yang paling dikenal publik berikut tingkat 'likeability' dan 'electability' masing-masing," katanya, di Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, media massa memberitakan pernyataan Ketua Komisi Pengawas dan Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi bahwa saat ini terdapat 10 nama bakal capres yang sedang digodok oleh PD, termasuk ke dalamnya nama Ani Yudhoyono.

Menurut Rachland, survei semacam itu dari waktu ke waktu memang menjadi masukan bagi pengetahuan Majelis Pimpinan Tertinggi Partai yang diketuai Presiden SBY.

Namun, dia menambahkan, hal tersebut tidak seketika mewakili pendapat majelis tentang siapa bakal capres 2014 yg akan diunggulkan Demokrat. "Apalagi mewakili preferensi politik Presiden SBY," katanya.

Rachland menuturkan, Presiden SBY secara konsisten memiliki sikap bahwa tidak ada anggota keluarganya yang diizinkan menjadi Capres 2014, sekalipun diminta atau diperjuangkan oleh Partai Demokrat.

"Presiden dan keluarga berkeyakinan, Indonesia tidak kekurangan figur-figur pemimpin bangsa yang cakap untuk dicalonkan oleh Demokrat sebagai Presiden selanjutnya," ungkapnya.

Seusai pengabdiannya yang berakhir pada 2014 nanti, sambung Rachland, presiden dan keluarga memilih beristirahat dari tugas-tugas publik. Sikap tersebut diambil Presiden SBY dengan maksud memberi teladan berdemokrasi secara konsekuen, bukan saja kepada rakyat Indonesia secara umum, tapi juga kepada partai dan keluarganya sendiri.

"Adalah kewajiban setiap kader Demokrat untuk menghormati dan melaksanakan keputusan Presiden dan keluarga. Para kader perlu menghentikan pernyataan yang kontraproduktif, menimbulkan kesan keliru mengenai dinasti politik, sebab hal itu justru secara tajam menyalahi prinsip yang diyakini Presiden untuk memajukan demokrasi kita," ujarnya.