Sistem pemasangan CCTV ini hampir sama dengan metode yang diterapkan oleh pemerintah Singapura. 

Calon wakil gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memasang kamera tersembunyi (CCTV) untuk memantau perokok agar tidak melakukan aktivitas merokok di seluru ruang publik di Jakarta. 

Dengan CCTV, terangnya, pemerintah bisa mengetahui warga yang melanggar aturan dan memberikan peringatan langsung kepada si pelanggar tersebut.

Sistem pemasangan CCTV ini hampir sama dengan metode yang diterapkan oleh pemerintah Singapura. Untuk membatasi warganya merokok, pemerintah Singapura hanya memperbolehkan perokok merokok di tempat-tempat bertanda 'smoking area'. Program ini semakin berjalan efektif karena di tiap-tiap sudut Singapura dilengkapi CCTV selama 24 jam nonstop. Siapa pun yang melanggar, sanksi yang ditawarkan mampu menguras kocek senilai S$500 (senilai Rp3,5 juta).

"Nah, kita akan terapkan sistem pengawasan terhadap para perokok, yaitu dengan memasang CCTV di setiap sudut gedung yang ada diseluruh wilayah DKI Jakarta. CCTV akan bekerja selama 24 jam. Setiap melihat ada yang melanggar peraturan dilarang merokok, kami akan langsung mengirimkan surat peringatan beserta dendanya," kata Ahok dalam Debat Pulik Kesehatan Cagub dan Cawagub di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Senin (14/5).

Ahok optimis cara itu berhasil untuk membebaskan Jakarta dari asap rokok dan memberikan peluang hidup sehat lebih tinggi bagi warga ibu kota non perokok. Sebab, izin mendirikan gedung ada di tangan pemerintah daerah.

Karena itu, setiap kali ada pengusaha yang mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk gedung tinggi atau perpanjangan izin, maka ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu pemasangan CCTV di setiap sudut gedung yang dimilikinya. Sedangkan saat ini, Pemprov DKI baru memiliki sebanyak 160 CCTV di lima wilayah DKI Jakarta.

"Izin ada di tangan kita. Kalau dia tidak bisa memenuhi syarat utama yang kami ajukan, ya cabut saja izinnya. Jadi harus pasang CCTV, sehingga kalau terlihat bisa langsung ditindak," kata Ahok.

Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana gubernur dan wakil gubernurnya memberikan contoh baik kepada rakyat. Salah satunya dengan tidak merokok dan berperilaku hidup sehat. "Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya juga lurus. Jadi kalau pemimpinnya tidak merokok, ya kebawahnya juga tidak merokok," tegas Ahok.

Selain CCTV, pihaknya akan meningkatkan gaji dokter, baik yang sudah jadi pegawai negeri sipil (PNS) maupun masih sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Khususnya, dokter yang ada di Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) milik DKI. Gaji mereka harus sama dengan gaji yang diterima dokter di rumah sakit swasta. Karena itu, dia menargetkan anggaran kesehatan harus mencapai 10 persen dari APBD DKI. Saat ini baru mencapai 9 persen.

"Kita akan lakukan itu. Dan kami tegaskan anggaran rumah sakit, tidak boleh digunakan seluruhnya untuk pengadaan seminar-seminar kesehatan oleh para dokter. Harus digunakan untuk kepentingan pasien," papar Ahok.

"Kami juga akan memberikan insentif bagi dokter yang mau pulang ke daerah asalnya, serta akan melakukan pengadaan ambulan di seluruh puskesmas untuk penanganan masalah kegawatdaruratan. Mata rantai yang hilang adalah melakukan transparan anggaran kesehatan kepada rakyat. Kami berpengalaman dalam pelayanan kesehatan dan berkuasa penuh untuk melakukan itu," kata Ahok, mengakhiri debat publik tersebut.