Amankan Pilgub, Polda Metro Kerahkan 40.000 Personel
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menurunkan 40.356 personel untuk pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur DKI Jakarta, 11 Juli mendatang. Pengamanan melekat diterapkan setelah pasangan calon ditetapkan.
"Kami telah menetapkan kekuatan personel yang akan diarahkan dalam rangka pengamanan rangkaian Pemilukada. Kami gelar dalam Operasi Mantap Praja 2012 di wilayah Polda Metro Jaya. Estimasi kekuatan seluruhnya 40.356 personel. Terdiri dari unsur Polda 3303 personel, gabungan Polres 5899 personel, BKO TNI 700 personel, BKO Mabes Polri 10 personel, dan dari Pemda DKI dalam kaitan pengamanan TPS (Tempat Pemungutan Suara) 30.444 personel," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, hari ini.
Dikatakan Rikwanto, walaupun dalam perjalananya bisa berubah, dalam catatan, TPS yang sudah ditetapkan jumlahnya 15.026. Terdiri dari, Jakarta Pusat 1908 TPS, Jakarta Utara 2602 TPS, Jakarta Barat 3329 TPS, Jakarta Selatan 3168 TPS, Jakarta Timur 4153 TPS, Tanjung Priok 22 TPS, dan Pulau Seribu 44 TPS.
"Kekuatan tadi, disiapkan untuk pengamanan TPS dan kampanye-kampanye. Penyebaran besar akan dilakukan saat kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara," tambahnya.
Rikwanto menuturkan, kategori pengamanan TPS dibagi dalam tiga bagian. Pertama TPS aman, rawan satu dan rawan dua.
"TPS aman sejumlah 1.710, rawan 1 yakni 198 TPS dan rawan 2 terdapat 18 TPS. Dalam praktiknya, penetapan kategori TPS disesuaikan dengan perkembangan situasi. Kalau beberapa waktu lalu TPS Senen masuk kategori TPS rawan, bisa jadi saat ini tidak rawan. Jadi, bisa bergeser situasinya. Sebaliknya, TPS yang dulu aman, sekarang malah rawan," ungkapnya.
TPS rawan, kata Rikwanto, kategorinya adalah banyak pemilih dan sebelumnya pernah ada sengketa sehingga konflik, rusuh atau perusakan.
"Selanjutnya, kami katakan rawan karena di tempat itu pendukung calon pasangan seimbang jumlahnya. Lantaran imbang itu, potensi-potensi kerawanan besar. Salah sedikit penghitungan atau salah penyebutan sah-tidak sah, ini bisa jadi konflik," tandasnya.
Rikwanto menjelaskan, pengawal melekat berasal dari Obvit (Direktorat Objek Vital) dan Intel yang terus melekat ke mana calon gubernur DKI pergi.
"Kalau ada enam calon, berarti ada 12 pengawal. 6 dari Intel dan 6 dari Obvit. Nanti mereka gantian, Satu pasangan satu-satu. Gubernur satu, wakil satu jadi ada dua orang. Soal voorrijder, kalau ada permintaan maka disiapkan. Kalau tidak ya tidak," pungkasnya.