Warga DKI Jakarta kecewa dengan kinerja Pemprov DKI terutama mengatasi kemacetan dan pelayanan publik. 

Seharusnya kata dia dengan anggaran APBD mencapai Rp 36 triliun bisa membenahi berbagai pelayanan publik di ibukota negara tersebut.  
 
Warga DKI Jakarta kecewa dengan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terutama dalam hal mengatasi kemacetan dan pelayanan publik mengenai keamanan dan tindak kejahatan. 

Demikian hasil Survei yang dilakukan oleh Cirus Surveyor Group yang bekerja sama dengan Tim Visi Indonesia 2033 tentang Masalah Jakarta di Mata Warga Jakarta. Survei dilaksanakan 13 sampai 20 April 2012. 
 
Peneliti Cirus Surveyor Group Kadek Dwita, di Depok, hari ini mengatakan program pembangunan yang paling mengecewakan (top of mind) adalah mengatasi kemacetan yang mencapai 18,9 persen. 
 
Selain itu juga pelayanan kesehatan yang mencapai 17,9 persen, dan penanganan banjir yang mencapai 14,3 persen. 

Sedangkan pendapat masyarakat tentang pelayanan publik mengenai keamanan dan tindak kejahatan, warga Jakarta yang tidak puas mencapai 59,6 persen, pencegahan banjir dan genangan air mencapai 49,8 persen. 
 
Selanjutnya kata Kadek, warga Jakarta juga tidak puas dengan penanganan ketertiban ditempat umum mencapai 59,6 persen. Mengatasi kemacetan yang tidak puas mencapai 44,4 persen.  Kadek lebih lanjut mengatakan responden dalam survei tersebut adalah penduduk DKI Jakarta yang berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. Proporsi responden laki-laki dan perempuan sebesar 50 persen-50 persen.  

Menurut dia, semua responden tinggal di wilayah yang berciri perkotaan dan jumlah responden mencapai 800 orang yang tersebar secara proporsional di 80 kelurahan terpilih di DKI Jakarta. 

"Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka," ujar Kadek. 
 
Direktur Executive Cirus Surveyor Group Andrinof Chaniago mengatakan pihaknya melakukan survei tersebut karena ingin mendudukan persoalan utama DKI Jakarta yang ada di masyarakat bisa segera diselesaikan. 
 
"Politik itu bukan ada kursi atau kekuatan tapi politik harus berorientasi pada gagasan yang berpihak pada rakyat," katanya. 
 
Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menegaskan hasil survei yang dilakukan Cirus Surveyor Group tidak ada yang baru, karena permasalahan Jakarta adalah seputar macet dan banjir. 
 
"Memang begitu potret Jakarta ditinjau dari opini publik warga Jakarta," kata ketua pusat kajian psikologi politik UI. 
 
Ia mengakui kualitas pelayanan publik Pemprov DKI Jakarta masih buruk jika diukur dari opini publik, hal tersebut terlihat dari penanganan masalah macet dan banjir. 
 
Seharusnya kata dia dengan anggaran APBD mencapai Rp 36 triliun bisa membenahi berbagai pelayanan publik di ibukota negara tersebut.  

"Harus ada pengelolaan anggaran yang berpihak pada rakyat," katanya. 
 
"Saya hanya bisa titip pesan kepada calon gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran dan berpihak untuk kemaslahatan publik," ujarnya.