Berperan menjadi penjamin atas dana-dana yang disediakan di pasar uang, baik di perbankan.

Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibjo (HT) memandang masa depan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tidak banyak berubah apabila pemerintah masih diskriminatif dalam  pemberian akses permodalan. 

Untuk memudahkan pendanaan UMKM, pemerintah harus menjadi penjamin aset-aset mereka.
 
"Saya melihat UMKM di Indonesia ini tidak banyak berubah walaupun berganti pemerintahan dan kebijakan. Nanti juga akan tetap seperti ini bila penanganannya seperti sekarang," ujar Hary Tanoesoedibjo dalam keterangan pers Partai Nasdem di Jakarta, hari ini.
 
Menurut Hary, kondisi UMKM di Tanah Air masih kesulitan mengakses permodalan karena aturan kredit perbankan sangat ketat. Di sisi lain, jika disetujui bunga pinjaman yang harus ditanggung UMKM sangat besar.
 
Sementara perbankan cenderung memberikan syarat ringan kepada perusahaan-perusahaan besar. "Bunga pinjaman juga lebih kecil untuk pengusaha besar jika dibandingkan UMKM," tuturnya.
 
Hary juga menuturkan, perbankan perlu merubah persepsi terhadap UMKM. Sejumlah survei membuktikan UMKM justru patuh dalam membayar angsuran.
 
Pemerintah harus mengambil terobosan dengan berperan menjadi penjamin atas dana-dana yang disediakan di pasar uang, baik di perbankan atau pun dari pihak lainnya.
 
Dengan menjadi penjamin, Hary mengatakan, daya tawar yang dimiliki pemerintah menjadi tinggi, sehingga bunga yang didapatkan UMKM bisa lebih rendah. 

"Kalaupun perbankan tetap memaksakan bunga tinggi untuk UMKM, pemerintah dapat memberi subsidi atas bunga pinjaman," ujar pemilik MNC Media Group itu.