Jika pemilu digabungkan maka anggarannya dapat dibagi bersama. 

Pemprov Jawa Barat hingga saat ini terus melakukan koordinasi dengan empat kabupaten/kota untuk membahas pembagian anggaran pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) gabungan. 

"Sekarang, kami dari Pemprov Jabar sedang membahas MoU antara gubernur dengan 4 bupati/wali kota yang akan melaksanakan pilgab, yakni Kota Sukabumi, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang dan Kota Cirebon 24 Februari 2013," kata Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jawa Barat, Endjang Naffandy hari ini. 

Endjang menuturkan, MoU tersebut dilakukan untuk mekanisme pembagian anggaran mana yang akan dibiayai oleh Pemprov Jabar dan mana yang didanai oleh keempat daerah itu. 

Menurut dia, secara aturan jika pemilu digabungkan maka anggarannya dapat dibagi bersama dan hal tersebutlah yang masih dibahas oleh pihaknya. 

"Tapi, yang jelas secara aturan, anggaran yang bisa dibagi bersama ada enam komponen. Di antaranya, honorarium, pendataan Data Penduduk Pemilih Potensial (DP4), perjalanan dinas, angkutan logistik, dan uang lembur," kata Endjang. 

Dikatakannya, pendanaan bersama pilkada gabungan itu dapat dilakukan juga secara persentase, seperti pemprov berapa persen dan keempat daerah yang akan melaksanakan Pilgab berapa persen.  

Untuk jumlah persentasenya, kata dia, tergantung kesepakan bersama akan tetapi sampai saat ini pemprov dan keempat daerah itu tidak akan menggunakan alternatif pendanaan bersama dengan sistem persentase, tapi dengan pembagian keenam komponen yang akan dibiaya bersama. 

"Contohnya adalah pemprov akan mengambil komponen mana saja, dan sisanya dibiayai oleh daerah masing-masing. Kami masih intensif membahas masalah ini, belum ad kesepakatan," ujarnya. 

Pihaknya menjelaskan, dengan adanya pendanaan bersama itu maka Pemprov Jabar bisa menghemat dana sekitar Rp 3 miliar dan anggaran yang sudah dialokasikan khusus untuk Pigub Jabar 2013 Rp 759 miliar.  

Gubernur Jawa Barat Ahamd Heryawan mengatakan keputusan pilkada gabungan merupakan keputusan KPU dan untuk anggaran dilaksanan masing-masing daerah, meskipun nanti pemprov bisa memberi bantuan kepada daerah yang akan menyelenggarakan pilkada