Agar benar-benar merasakan hasil pembangunan lima tahun ke depan. 

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menilai, masyarakat Jakarta membutuhkan figur baru untuk memimpin ibu kota. Masyarakat, lanjutnya, membutuhkan perubahan, agar benar-benar merasakan haisl pembangunan lima tahun ke depan. 

"Kita semua ingin adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan berpihak pada rakyat," katanya usai menghadiri pemaparan hasil Survei yang dilakukan oleh Cirus Surveyor Group yang bekerjasama dengan Tim Visi Indonesia 2033 tentang Masalah Jakarta di Mata Warga Jakarta, di Depok, Rabu (2/5) kemarin.

Menurutnya, para politikus seharusnya melakukan 'fundraising' atau penggalangan dana dari masyarakat. Sehingga, ketika menjadi pemimpin mereka merasa mempunyai utang kepada masyarakat.

"Mereka tentunya akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Namun, kata dia, jika para politikus mencari dana dari para 'cukong', maka mereka tidak akan berpihak pada masyarakat. "Jakarta harus menjadi barometer perubahan bagi pilkada daerah lainnya," ujarnya.

Ia juga berharap agar pemimpin tidak membodohi masyarakat dengan kurangnya anggaran yang ada dalam membenahi pelayanan publik di masyarakat.

"Anggaran sebenarnya cukup, tapi bagaimana mendistribusikannya agar tepat sasaran kepada masyarakat," katanya.

Ia berharap dana APBD bukan hanya sekedar bagi-bagi proyek. Itu harus segera diperbaiki jika ingin Jakarta menjadi lebih baik.

Sementara itu, pengamat politik UI, Andrinof Chaniago mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu terus dikontrol, karena DPRD tidak bisa menjalankan fungsinya.

Ia mengatakan walaupun DKI Jakarta adalah Ibukota negara bukanlah berarti warga Jakarta sudah mengetahui apa yang mereka hadapi sehari-hari, baik itu sumber daya pemerintahnnya, tentang kebutuhan mereka untuk jangka panjang, dan apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintahnya.

Warga DKI Jakarta kecewa dengan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terutama dalam hal mengatasi kemacetan dan pelayanan publik mengenai keamanan dan tindak kejahatan.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Cirus Surveyor Group yang bekerjasama dengan Tim Visi Indonesia 2033 tentang Masalah Jakarta di Mata Warga Jakarta. Survei dilaksanakan pada 13 sampai 20 April 2012.

Peneliti Cirus Surveyor Group Kadek Dwita, mengatakan program pembangunan yang paling mengecewakan (top of mind) adalah mengatasi kemacetan yang mencapai 18,9 persen.

Selain itu juga pelayanan kesehatan yang mencapai 17,9 persen, dan penanganan banjir yang mencapai 14,3 persen. Sedangkan pendapat masyarakat tentang pelayanan publik mengenai keamanan dan tindak kejahatan, warga Jakarta yang tidak puas mencapai 59,6 persen, pencegahan banjir dan genangan air mencapai 49,8 persen.

Selanjutnya, kata Kadek, warga Jakarta juga tidak puas dengan penanganan ketertiban di tempat umum mencapai 59,6 persen. Mengatasi kemacetan yang tidak puas mencapai 44,4 persen.