Proses pembelian enam pesawat Sukhoi 30MK2 hingga kini belum lagi tuntas.

Kabarnya, hal itu terjadi lantaran belum clear-nya peran PT Trimarga Rekatama dalam proses pengadaan tersebut.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq pun hanya membeberkan hal itu kepada Beritasatu.com, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, proses pengadaan itu belum bisa dieksekusi karena belum mendapat persetujuan pembiayaan dari Kementerian Keuangan dan persetujuan anggaran oleh komisi itu.

Persetujuan Komisi I sendiri belum keluar karena masih menunggu hasil klarifikasi keterlibatan PT TR dalam proses pengadaan itu, yang diduga menjadi asal-muasal mark up.

"Kalau penjelasan Kemenhan sih pengadaan tetap mekanisme G to G tanpa broker. Pemerintah Rusia diwakili Rosoboronexport. Tapi di kontrak ada tertera nama Trimarga. Kita ingin tahu maksudnya," kata Mahfudz di Jakarta.

Hanya saja Mahfud menegaskan, kendati keberadaan TR memang tidak melanggar hukum, ada potensi pihak itu meningkatkan harga plus bertentangan dengan komitmen pengadaan senjata melalui mekanisme G to G.

Sebelumnya, ICW melontarkan kecurigaan pengkhianatan komitmen dalam pengadaan jet tempur Sukhoi itu karena keterlibatan pihak ketiga di luar Pemerintah RI dan Pemerintah Rusia-yang mewakilkannya kepada JSC Rosoboronexport.

Praktik Rosoboronexport di Indonesia agak berbeda karena mereka menggandeng mitra lokal yang dikenal sebagai perusahaan broker senjata, ya PT TR itu.

Akibatnya, diduga harga per unit Sukhoi melambung dari US$55 juta pada 2010 menjadi US$83 juta pada 2011. Diduga fee yang diambil oleh para broker adalah 15%-20% dengan nilai lebih dari Rp1 trilliun.

Diketahui, PT Trimarga Rekatama, perusahaan ini memang bukanlah pemain baru dalam bisnis pengadaan senjata di Indonesia. Beberapa sumber yang dikonfirmasi mengakui 'peran' besar perusahaan itu dalam memasok senjata dari kawasan Eropa Timur, khususnya Rusia, sejak sebelum rezim Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa.

Bahkan berbicara tentang PT TR, nama itu juga tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di PT Citra Persada, merupakan rekanan TNI-AL dalam beberapa pengadaan alutsista.

Di antaranya, tank BMP­3F, kapal layar latih, tank BMP3 APC, dan mesin kapal MAN untuk Fatahillah Class. Termasuk, perbaikan kapal perang eks-Jerman Timur.

Lantaran itu pulalah, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menegaskan, yang lebih penting adalah sampai sekarang negara tidak rugi atas pengadaan Sukhoi itu.

"Untungnya negara belum rugi karena belum dibayarkan uangnya," kata Tubagus.

Tubagus, politikus asal PDIP itu mengatakan, semua pihak juga harus memastikan transparansi serta akuntabilitas proses pengadaan demi kemaslahatan rakyat.

"Adalah penting bagi kita untuk memastikan tak ada satupun yang mengambil keuntungan demi diri sendiri dari pembelian itu. Karena utang itu akan dibayar dari uang pajak rakyat," tegas Hasanuddin.