Badan Kehormatan (BK) DPR harus cepat menjatuhkan sanksi bagi anggota DPR. 

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengharapkan pimpinan parpol berani menindak tegas kadernya di lembaga legislatif yang bermasalah seperti berperilaku negatif hingga mencemarkan partainya.

"Saya kira, demi menjaga nama baik partai ini, mereka yang bermasalah  harus  dibersihkan dari parpol," kata Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (27/5).   

Saat ini, kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik merosot tajam. Salah satu penyebab berkurangnya dukungan masyarakat ini adalah praktik tidak terpuji, mulai dari video porno hingga dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPR. 

Menurut Uchok, setiap tahun ada saja anggota DPR yang masuk penjara karena korupsi. Belum lagi kasus pelecehaan seksual terhadap perempuan.  

Karena itu, Fitra mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR bertindak cepat menjatuhkan sanksi terhadap anggota DPR yang melakukan tindakan asusila. 

"Kalau BK lambat, bisa saja mengecewakan publik. Jadi saya kira, BK tidak perlu takut memecat anggota DPR tersebut karena telah memberikan aib buat lembaga DPR. BK harus bisa tegas dan berani," ujarnya.      

Pada saat yang sama, Uchok menambahkan, pimpinan parpol juga herus berani, tegas, dan tidak perlu melindungi kader-kader partainya yang bermasalah. 

Jika pimpinan partai tidak melakukan pemecatan terhadap kader bermasalah, dikhawatirkan partainya akan dianggap publik sebagai partai yang tidak menghargai dan menghormati perempuan.  

"Dampaknya bisa-bisa kaum perempuan seperti ibu rumah tangga tidak akan memilih partai itu karena adaa kader yang tidak menghargai perempuan," ujarnya.  

Jadi, masih kata dia, pengaruh bagi reputasi seorang pimpinan parpol, apalagi jika ingin mencalonkan diri sebagai capres besar  jika tidak tegas terhadap kader partai yang telah membuat aib.   

Dalam beberapa waktu terakhir, BK DPR menerima pengaduan masyarakat terkait tindak asusila anggota DPR. 

Setelah pengaduan atas kasus video porno yang diduga dilakukan legislator perempuan, BK DPR  menerima laporan kasus pelecehan seksual yang dilakukan salah seorang pimpinan fraksi DPR.