.png)
PKS Minta Daftar Pemilih DKI Berdasarka e-KTP
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA. Warga memeriksa daftar pemilih sementara untuk Pilkada DKI Jakarta di kelurahan Kebon Kacang, Jakarta, Kamis (19/4). Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Aminullah mengatakan total daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2012 mencapai 7.044.991 jiwa. Jumlah itu berkurang sekitar 400 ribu dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berjumlah 7,4 juta jiwa. (sumber: Antara/M Agung Rajasa)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sebagai daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta pada 11 Juli mendatang.
Ketua DPW PKS Jakarta, Slamet Nurdin mendesak KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan data e-KTP sebagai DPT. Permintaan ini karena ada selisih besar antara data e-KTP dengan DPT yang ditetapkan KPU Provinsi DKI.
Slamet yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Hidayat Nur Wahid – Didik Rachbinini menjelaskan perbedaan1,4 juta lebih. Menurut data e-KTP, penduduk Jakarta sekitar 5,6 juta sedangkan menurut data KPU Jakarta, penduduk Jakarta sebagai DPT sebanyak 7 juta.
“Kami minta, gunakan saja data yang ada di e-KTP, karena itu hasil yang lebih akurat. Daripada DPT yang ditetapkan KPU Provinsi DKI, masih sarat ketidakvalidannya. Sementara pelaksanaan Pemilukada sudah di depan mata,” kata Slamet Nurdin, Senin (21/5).
Melihat perbedaan ini, Ketua Tim Pemenangan Hidayat– Didik, Triwisaksana mengatakan bahwa seharusnya KPU Jakarta menggunakan data e-KTP untuk DPT Pemilukada nanti.
“e-KTP kan data bersih penduduk Jakarta, dan Mendagri mengatakan bahwa e-KTP Jakarta sudah 100% bahkan Pemda mendapat penghargaan karena pertama kali menyelesaikan e-KTP,” terang Sani yang juga Wakil Ketua DPR D Jakarta.
Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar mengatakan penggunaan e-KTP sebagai dasar penetapan DPT sangat susah. Ia menerangkan pencatatan e-KTP terakhir adalah akhir 2011 terlalu jauh dengan jarak pemilu. Selain itu, Dahlia menuturkan e-KTP tidak mencatat penduduk Jakarta yang saat ini berada diluar Jakarta.
Meski demikian, lanjut Sani, PKS Jakarta bersikukuh agar KPU Provinsi DKI Jakarta menggunakan data e-KTP sebagai DPT. PKS Jakarta juga menemukan sebanyak 9,22% atau sekitar 648.000 suara fiktif (Ghost Voters) dalam DPT yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta
“PKS Jakarta meyakini, jika dilakukan penelitian secara mendalam, jumlah tersebut pasti akan meningkat jauh,” ujarnya.
Follow Da Vina News on Twitter, become a fan on Facebook.
