Ada banyak hal yang ditemui anggota DPR saat turun ke bawah (turba) melihat permasalahan yang dirasakan konstituen mereka di daerah.

Selama masa reses Masa Sidang ketiga April-Mei 2012 ini, 560 anggota DPR serentak melakukan kunjungan kerja bersama komisi atau perseorangan untuk menjaring aspirasi.

Entah itu untuk masukan legislasi, sosialisasi empat pilar kebangsaan, memantau implementasi pembangunan, dan menampung kasus-kasus di masyarakat.

Sebagai contoh, anggota DPR Herlini Amran, pekan lalu, menyerap aspirasi dari kalangan perawat di daerah pemilihannya di Kepulauan Riau.

"Saat ini panja RUU keperawatan di Komisi IX DPR sedang intens membahas konten RUU Keperawatan, oleh karena itu saya sedang banyak meminta saran dan masukan agar output dari RUU ini dapat keluar secara optimal," kata Herlini yang juga anggota Panja RUU Keperawatan.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah perawat di Indonesia sekitar 624.000 orang, sedangkan jumlah dokter mencapai 70.000 orang. 

"Jadi, faktanya 60% tenaga kesehatan adalah perawat," kata Herlini.

Menurut informasi Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Irnal Syafie, jumlah perawat di Kepri sekitar 1.700 orang dan sebanyak 80% menumpuk di Kota Batam. 

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau tenaga perawat sangat dibutuhkan.

Di Kepri, jumlah dokter masih satu berbanding tiga dengan perawat sehingga belum mampu mengakomodasi permasalahan masyarakat setempat khususnya soal kesehatan. 

Ada juga cara tertentu anggota DPR dalam menyosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain memilih menyosialisasikan Empat Pilar dengan cara menggelar lomba cerdas cermat.  

Lomba Cerdas Cermat digelar 26-28 April 2012 di Daerah Pemilihan Jawa Timur II, Kota Probolinggo. Pesertanya 50-an sekolah tingkat SLTA se-kabupaten/kota Probolinggo.

Untuk menggelar acara tersebut, lanjut mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, dirinya bekerja sama dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Probolinggo. 

Bagi anggota DPR Tb Dedi Suwandi Gumelar yang akrab disapa Miing memanfaatkan sembilan hari masa reses kembali ke dapilnya di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Provinsi Banten.

"Setiap reses saya turun ke daerah, dan pada setiap kesempatan saya selalu mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam  pembangunan, terutama bidang pendidikan dan kebudayaan," katanya di Pandeglang, Sabtu (5/5). 

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi X DPR itu menggagas pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertambangan dan Kelautan di Kabupaten Pandeglang, yang rencananya dibangun di Kecamatan Cibaliung. 

Gagasan tersebut, kata dia dilandasi banyaknya potensi sumber daya alam pertambangan dan kelautan di Kabupaten Pandeglang, terutama di wilayah selatan. 

Untuk memajukan kebudayaan, anggota Fraksi PDIP Perjuangan itu juga memperjuangkan agar pemerintah membangun gedung kesenian di Pandeglang. 

Ide itu mendapat dapat respons dari masyarakat dan pemerintah setempat. 
Menurut rencana, gedung kesenian akan direaliasikan pada tahun ini juga.
 
Dedi mengaku memperjuangkan hal itu karena prihatin setelah melihat kondisi Balai Budaya Pandeglang yang tidak representatif serta minim sarana dan prasarana. 
 
Saat kunjungan kerja di daerah pemilihannya (Jawa Tengah IX), April lalu, anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno mencatat masalah di bidang infrastruktur.

Yakni, kerusakan jalan provinsi yang cukup parah di Jalan Regol, yaitu jalan utama yang menghubungkan Kota Purwokerto dan Tegal.

"Jalan di situ kemarin itu longsor. Padahal, akses jalan itu sangat vital, sebagai urat nadi perekonomian masyarakat dan trasportasi. Kami akan memdorong percepatan perbaikannya, karena itu termasuk jalur utama," ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Teguh mengatakan, secara umum, kerusakan infrastruktur di jalur pantura sebagian memang sudah diperbaiki, termasuk penyelesaian pembangunan jembatan di ruas Pantura.

Apapun upaya dan program anggoat DPR di daerah konstituen tetap harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat. Pasalnya, mereka ke daerah memakai uang rakyat hingga ratusan miliar rupiah.