Peredaran senjata api juga merambah ke anggota dewan yang terhormat. 

Sejumlah pihak menawari anggota DPR berbagai model senjata hingga mengurus izin pemakaian di kepolisian. Sediakan fulus ribuan dolar, barang siap dipakai.

Ketua DPR Marzuki Alie mengaku sejak lama dirinya sudah ditawari senjata api. Namun dia menolak. 

Sayangnya, dia sendiri tidak bersedia menyebut pihak-pihak yang menawarkan kepemilikan senjata tersebut.

"Sejak dulu saya ditawari pegang senjata karena memang jadi direktur (BUMN)  selalu ada ancaman tapi saya enggak mau," kata Marzuki di ruang pers DPR,  Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Politikus senior Partai Demokrat itu mengaku tidak mau memiliki senjata api karena tidak ada manfaatnya. 

"Memegang senjata itu membuat diri kita jadi panas dan itu masalah. Jadi, ada dua kemungkinan kita membunuh atau kita dibunuh, jadi untuk apa," kata mantan direktur PT Semen Baturaja itu.

Pengakuan soal senjata ini dari anggota dewan lainnya juga diungkapkan Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi.

Ia pernah ditawari senjata api, beberapa tahun lalu. Hanya ia harus membayar hingga US$6.000 atau sekitar Rp63 juta, itu termasuk mengurus perizinan plus peluru karet dengan jarak tembak pendek.

"Saya pribadi merasa lebih baik anggota DPR tidak perlu memiliki senjata. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kok," kata Arwani.

Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin juga mengaku memiliki sepucuk senjata api. 
 
Belakangan, di tengah media massa mengkritisi penggunaan senjata api oleh sipil, Didi berjanji akan mengembalikan senjata apinya kepada aparat hukum.

Sikap ramai-ramai menolak kepemilikan senjata api terkait dengan makin marak insiden penyalahgunaan senjata api oleh sipil maupun milik aparat TNI/Polri. 

Kendati, publik menyoroti obral izin senjata api untuk bela diri maupun kepentingan cabang olahraga menembak atau hobi berburu bagi kalangan sipil.

DPR menilai ada dua pintu yang harus dibereskan bila ingin  menyelesaikan masalah peredaran senjata api di kalangan sipil. Yakni pintu perizinan di kepolisian, dan pintu pasokan persenjataan itu sendiri.

"Jadi selain membereskan masalah izin polisi, yang perlu diperhatikan  adalah izin impor senjata. Terutama untuk warga sipil harus disetop dulu  lah. Sudah terlalu banyak senjata yang ada dan meresahkan," kata Arwani Thomafi.