"Ini (verifikasi) akan jadi barometer nasional. Jika ini berhasil akan  menjadi contoh di pilkada lain."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap verifikasi harta kekayaan kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan dilakukan lembaga independen dapat menjadi contoh baik dalam proses pilkada lainnya.

"Ini (verifikasi) akan jadi barometer nasional. Jika ini berhasil akan  menjadi contoh di pilkada lain," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Johan  Budi SP, Selasa (15/5).
 
Menurut Johan, langkah verifikasi ini sangat positif, sebab akan sejalan dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh KPK.
 
Seperti diketahui, KPK segera melakukan verifikasi terhadap laporan harta kekayaan enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta. Menyusul laporan kekayaan yang sudah diserahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta ke KPK.

"Jadi betul kita memang sudah menerima laporan harta kekayaan pasangan calon itu. Kita berencana segera melakukan verifikasi terhadap laporan itu," kata Johan Budi SP ketika dihubungi, Senin (14/5). 

Sebelumnya, Ketua KPUD DKI Jakarta, Dahlia Umar membenarkan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh laporan kekayaan milik para pasangan cagub dan cawagub ke KPK guna diverifikasi oleh lembaga ad hoc tersebut.

"Nanti (setelah diverifikasi) kita akan publiskan ke publik. Ini juga diharapkan menjadi bagian pembelajaran kepada para pemilih untuk memilih para calon yang memiliki integritas yang baik, salah satunya lewat pelaporan harta kekayaan ini," kata Dahlia di gedung KPK, Jakarta, Senin  (15/5).

Pada Pilkada tahun ini, sebanyak enam pasang sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada Pemilihan Gubernur dan Calon Gubernur DKI Jakarta, 11 Juli mendatang.
 
Dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) yang dimiliki oleh KPK sebelumnya, calon Gubernur incummbent, Fauzi Bowo yang tercatat memiliki harta paling banyak.

Total harta pria yang akrab dipanggil Foke ini pada 2010 tercatat mencapai Rp46,93 miliar. Sedangkan, pasangannya, Nachrowi Ramli (Nara) tercatat hanya memiliki total kekayaan Rp683,122 juta berdasarkan pelaporan pada 2010.

Diurutan kedua, ditempati oleh cagub yang merupakan Wali Kota Solo, Joko Widodo. Total hartanya mencapai Rp18 miliar dan US$9.483 pada 2010. Sedangkan, pasangannya, yaitu Basuki Tjahaja  Purnama tercatat memiliki harta Rp 7,17 miliar pada tahun 2007.
 
Kemudian disusul oleh cawagub independen, yaitu Biem Benjamin yang hartanya mencapai Rp16,46 miliar di tahun 2003. Sedangkan pasangannya, yaitu cagub Faisal Basri tidak tercatat harta kekayannya dalam data LHKPN yang dimiliki oleh KPK. Mengingat, bukan termasuk penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayannya.
 
Dibelakangnya, ada cagub Alex Noerdin. Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur Sumatra Selatan ini tercatat memiliki harta mencapai Rp10,5 miliar di tahun 2006. Sedangkan, pasangannya, yaitu, Nono sampono tercatat memiliki harta sebesar Rp 3,83 miliar dan 270 ribu dolar Amerika di tahun 2006.
 
Setelah itu, tercatat cagub Hidayat Nur Wahid menyusul dengan total harta kekayaan Rp6,323 miliar di tahun 2009. Sedangkan, harta pasangannya, yaitu Didik J. Rachbini tidak tercatat dalam LHKPN KPK.

Di posisi paling buncit ada pasangan cagub dan cawagub perseorangan atau independen, Hendarji Soepandji dan Achmad Riza Patria. Asisten pengamanan kepala staf angkatan darat ini tercatat memiliki harta mencapai Rp 5,036 miliar dan 114.250 dolar Amerika dari hasil pelaporan tahun 2008. Sedangkan, harta milik pasangannya yang merupakan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Achmad Riza Patria tidak ditemukan dalam daftar LHKPN KPK.